Pemerintah Usulkan Anggaran Rp 815 Miliar demi Dorong Program Kompor Listrik

Rencana pembagian kompor listrik oleh pemerintah kini kembali bergulir setelah sempat dibatalkan beberapa waktu lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran program ini untuk tahun depan sebesar Rp 815,56 miliar, seperti dilansir dari Detik Finance.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan angka impor LPG Indonesia yang saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dari total kebutuhan nasional.

Tingginya ketergantungan terhadap impor tersebut dinilai memicu pengeluaran devisa negara dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya.

"Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun. Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pada tahap awal, pihak kementerian tengah mengkaji penerapan teknologi kompor listrik yang sesuai untuk daya rumah tangga di bawah 900 VA.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," ujarnya.

Terkait penolakan masyarakat pada rencana sebelumnya, pemerintah menyatakan ada perbedaan teknologi antara program baru ini dengan yang lama.

"Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama. Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," ujarnya.

Mengenai total unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui anggaran Rp 815,56 miliar tersebut, jumlah pastinya belum dapat ditentukan.

"Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," ujarnya.

Sebagai informasi, program serupa sebelumnya sempat direncanakan untuk menyasar ratusan ribu rumah tangga sebelum akhirnya resmi dibatalkan.

"300 ribu (kompor listrik) nggak jadi ya," ujar Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 29 September 2022 silam.