Pemerintah Turunkan Harga LNG Industri Menjadi 13 Dolar AS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi US$13 per MMBtu dari harga pasar sebelumnya yang mencapai rentang US$20 hingga US$23 per MMBtu pada Senin (29/6/2026).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mengakomodasi keluhan dari pelaku usaha dan serikat pekerja terkait lonjakan harga gas skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Kenaikan harga gas terjadi karena penurunan produksi siap jual di sumur-sumur wilayah Indonesia barat, sehingga pasokan dialihkan menggunakan regasifikasi LNG dari Papua dan Kalimantan yang memicu biaya transportasi tinggi.

“Harganya [LNG untuk industri] naik sampai US$20—US$23 per MMBtu, teman-teman dari sektor industri meminta agar [pemerintah] turun tangan,” ujarnya dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa para pelaku industri semula mengusulkan agar harga gas alam khusus diturunkan ke angka US$15 hingga US$16 per MMBtu.

“Tetapi atas saran dari Bapak Presiden, [harga LNG] dari US$20—US$23 diturunkan menjadi US$13/MMBtu,” tegasnya.

Pemerintah secara resmi menetapkan nominal baru tersebut untuk menjaga stabilitas operasional sektor manufaktur domestik.

“Jadi, LNG industri kita putuskan US$13/MMBtu.”

Menurut penjelasan Bahlil, penurunan output dari sumur gas di Jawa Barat memaksa pemenuhan kebutuhan energi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah beralih ke moda LNG.

“Gas itu kita tidak impor. Gas ada, tetapi LNG [bukan gas pipa],” jelasnya.

Kondisi ini membuat biaya distribusi membengkak dibandingkan dengan sistem distribusi gas pipa konvensional.

“Sekravng yang terjadi penurunan dari sumur-sumur di Jawa Barat yang cover DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah; maka [gas untuk industri] memakai LNG.”

Kementerian ESDM kemudian melakukan koordinasi intensif bersama PT Pertamina (Persero) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) guna merumuskan jalan keluar.

“Kami berpandangan [untuk] memastikan kelanjutan lapangan pekerjaan, dan menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas; kita tau [harganya] sedang melambung,” kata Bahlil.

Pemerintah akhirnya membagi skema harga gas menjadi tiga kategori operasional yang berbeda.

“[Harga gas] kita bagi menjadi tiga. Untuk HGBT [yang menggunakan gas pipa] tetap di US$6,5/MMBtu. Sekali lagi HGBT tetap US$6,5—US$7/MMBtu. Untuk gas pipa yang sumurnya di Jawa, harganya US$9,6/MMBtu,” ujarnya.

Sebelum keputusan ini diumumkan, Bahlil juga sempat menyatakan komitmennya untuk mengalkulasi ulang formula insentif gas.

“Namun, juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya,” kata Bahlil dalam agenda Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026, Kamis (25/6/2026).

Langkah evaluasi tetap berjalan demi menjaga daya saing industri nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan hulu migas.

“Kalau HGBT enggak naik, tetapi kalau memang harganya dari LNG, pasti naik. Memang, [hal yang] kita lagi hitung sekarang adalah kapasitas daripada HGBT itu, karena kan di Jawa Barat itu ada beberapa penurunan [produksi] dari sumur-sumur [migas],” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya merespons serius masalah ini dengan menghubungi jajaran direksi Pertamina secara langsung.

“Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian,” kata Dasco.

Dasco juga memaparkan adanya laporan mengenai potensi kehilangan pekerjaan bagi 55.000 buruh pabrik keramik di wilayah Bekasi akibat beban operasional ini.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan PGN dan berkomitmen melakukan penyesuaian agar persoalan ini dapat diselesaikan,” ujarnya Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea turut membenarkan bahwa tekanan biaya energi telah berdampak fatal pada operasional pabrik.

“Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup. Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik juga terancam akibat persoalan gas industri. Ini sangat berbahaya,” kata Andi.