Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis Akibat Jual-Beli Titik

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis di Jakarta Pusat pada Kamis (11/6/2026). Masalah ini mengakibatkan jumlah titik operasional membengkak jauh melampaui target awal pemerintah.

Lonjakan jumlah dapur program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dilansir dari Detik Finance mencapai 27.877 titik dari target awal yang hanya sebesar 21.000 titik. Terdapat selisih hingga 6.877 titik SPPG yang muncul akibat dampak dari transaksi ilegal tersebut.

"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Persoalan perluasan titik tanpa kendali ini juga terdeteksi menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Target awal yang ditetapkan untuk wilayah 3T adalah sejumlah 2.000 titik, namun saat ini jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 8.617 titik.

Dari total data di wilayah 3T tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembangunan untuk 6.138 titik. Kendati demikian, jumlah riil infrastruktur dapur yang sudah selesai terbangun baru berkisar di angka 1.700 titik.

"6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh (SK untuk pinjaman) di bank, ya? Ya, taruh di bank. Nah, ini ini padahal ini dari 2.000 menjadi 8.670 bengkak 6.138, yang sudah selesai 1.700," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Temuan ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan ulang demi meningkatkan efisiensi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Langkah evaluasi menyeluruh ini juga melibatkan restrukturisasi manajemen di internal BGN yang saat ini dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang.

"Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya," ucap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Proses pembenahan sistem dan tata kelola program ini diproyeksikan akan memakan waktu selama satu bulan ke depan.

"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.