Pemerintah Siapkan Solusi Atasi Lonjakan Harga Gas Industri dan Mitigasi PHK

Pemerintah tengah merumuskan langkah taktis untuk meredam tingginya harga gas industri yang memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Masalah regulasi energi ini diproyeksikan dapat berdampak pada puluhan ribu tenaga kerja di sektor manufaktur.

Dilansir dari Detik Finance, sebuah komite khusus bernama Satgas Mitigasi PHK telah dibentuk dengan dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim tersebut kini aktif membangun komunikasi dengan lintas sektor guna mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Formulasi kebijakan baru diprediksi rampung dalam beberapa hari ke depan guna memberikan jaminan operasional bagi sektor manufaktur. Langkah intervensi ini diambil agar pelaku usaha tidak perlu melakukan pengurangan staf demi efisiensi biaya operasional.

"Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," kata Prasetyo Hadi pada Jumat (26/6/2026).

Gelombang penutupan operasional pabrik akibat beban energi yang berat dilaporkan telah memicu situasi krusial bagi para buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencatat puluhan ribu anggotanya kini berada dalam posisi rawan kehilangan mata pencaharian.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memaparkan bahwa salah satu produsen keramik, PT Granito, bahkan telah terpaksa menghentikan seluruh aktivitas produksinya baru-baru ini. Situasi tersebut dinilai mencerminkan kondisi riil di lapangan yang memerlukan penanganan darurat.

"55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK," kata Andi Gani Nena Wea.

Koordinasi intensif antara serikat pekerja dan jajaran otoritas diharapkan mampu melahirkan keputusan regulasi harga gas yang lebih kompetitif. Pengumuman resmi mengenai penyesuaian tarif energi ini dinantikan untuk memulihkan stabilitas industri nasional.

"Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis," kata Andi Gani Nena Wea.

Koordinasi Lintas Lembaga dan Sektor Suplai

Sebelumnya, urgensi mengenai stabilitas pasokan dan harga gas industri ini juga telah mendapat perhatian dari pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung dengan pihak korporasi minyak dan gas negara untuk mencari jalan keluar.

Komunikasi tersebut dilakukan Dasco di sela agenda internal organisasi buruh di Jakarta Pusat pada Selasa (23/6/2026). Langkah ini ditujukan untuk meminta kepastian pasokan serta opsi penyesuaian harga energi yang lebih ramah bagi dunia usaha.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Sufmi Dasco Ahmad.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu soal gas industri apakah ada jalan keluar?" kata Sufmi Dasco Ahmad.

Merespons permintaan tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Langkah evaluasi struktur tarif akan didasarkan pada perkembangan komponen harga Liquefied Natural Gas (LNG).

"Saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN, dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG," kata Simon Aloysius Mantiri.

Opsi penyesuaian tarif energi ini terus dimatangkan agar sektor domestik memiliki daya saing yang kuat. Perbaikan tata kelola distribusi gas diharapkan mampu menyokong produktivitas usaha sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja secara optimal.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," kata Simon Aloysius Mantiri.