Pemerintah Siapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Icomex

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan resmi beroperasi pada 1 Januari 2027, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (17/8/2026). Rencana pembentukan institusi ini sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Tahunan di DPR.

Pengembangan bursa yang direncanakan bernama Indonesia Commodity Exchange (Icomex) tersebut dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bahwa sejumlah komoditas kritis seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), nikel, hingga batu bara dipertimbangkan untuk masuk dalam bursa tersebut, meski daftar resminya belum diputuskan.

Prasetyo menegaskan penentuan komoditas masih dalam tahap pembahasan awal oleh pemerintah.

"Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar Prasetyo.

Mengenai nama institusi yang akan meluncur tersebut, Prasetyo memberikan pembocoran awal terkait identitas calon bursa komoditas baru ini.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujar Prasetyo.

Terkait pembentukan harga sendiri untuk komoditas nasional, mekanisme penetapan dan perhitungan biaya internasional masih terus digodok.

"Nanti lah ada mekanismenya. Sama, ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," sebut Prasetyo.

Kehadiran Icomex juga memunculkan pertanyaan terkait nasib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX), bursa swasta yang telah beroperasi sejak 2009 untuk perdagangan kontrak berjangka dan produk derivatif. Prasetyo menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah membangun kedaulatan penentuan harga komoditas dalam negeri.

"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan nggak," kata Prasetyo.

Pemerintah masih membuka berbagai opsi struktur kelembagaan terkait hubungan antara ICDX dan Icomex di masa mendatang.

"Nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," katanya melanjutkan.