Pemerintah Salurkan Belanja Negara Rp1.365 Triliun hingga Mei 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2026 telah menembus angka Rp1.365 triliun pada Jumat (5/6/2026). Serapan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 34,4 persen secara year-on-year (yoy) dan mencerminkan 35,5 persen dari total anggaran belanja pemerintah tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp3.842 triliun.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, lonjakan signifikan terjadi pada realisasi belanja pemerintah pusat yang menyentuh Rp1.059 triliun atau naik 52,6 persen secara yoy. Anggaran pusat tersebut dialokasikan melalui belanja kementerian lembaga (K/L) serta belanja non-K/L.

“Belanja kementerian lembaga tumbuh 58,9% mencapai Rp517,7 triliun rupiah. Non-Kementerian lembaga tumbuh Rp54,6 triliun rupiah, tumbuh 47,0%,” kata Purbaya dalam APBN Kita, Jumat (5/6/2026).

Peningkatan realisasi ini dinilai menjadi indikator positif bagi perputaran instrumen keuangan di masyarakat. Purbaya menyatakan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan volume uang yang mengalir ke dalam pos perekonomian domestik bergerak lebih besar dan lebih cepat daripada capaian pada periode tahun sebelumnya.

“Karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di tiruan keempat saja,” kata Purbaya.

Aktivitas belanja pemerintah juga diklaim berjalan semakin pesat sekaligus lebih produktif. Berdasarkan data rinci, struktur belanja K/L didominasi oleh pos belanja barang senilai Rp209,3 triliun yang melonjak hingga 114,9 persen, disusul komponen belanja pegawai yang naik 25,2 persen menjadi Rp155,1 triliun.

Akselerasi anggaran turut menyasar pos belanja modal yang merangkak naik 46,8 persen secara yoy menuju angka Rp81,6 triliun. Sementara itu, pemanfaatan dana untuk pos belanja bantuan sosial (bansos) mencatatkan pertumbuhan sebesar 46,9 persen secara yoy menjadi Rp71,7 triliun.

“Belanja barang, belanja modal tumbuhnya kencang dan jumlahnya cukup besar, di jumlahnya itu hampir 300 triliun. Ini strategi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk memastikan uang pemerintah setiap rupiah yang dibelanjakan itu berdampak positif kepada perekonomian, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan kebocoran yang sedikit,” kata Purbaya.

Selain belanja pusat, alokasi anggaran dialirkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) yang tercatat berada di angka Rp306,1 triliun atau setara dengan 44,2 persen dari total pagu APBN.

“Jadi kalas kita bandingkan dengan tahun lalu, lebih tinggi dan lebih cepat. Kita juga ada pemanfaatan anggaran TKD untuk 4,3 juta ASN daerah, 42,3 juta siswa penerima BOS, 5,8 juta siswa PAUD, 992 ribu siswa program kesejahteraan dan 616 ribu guru,” kata Purbaya.

Hingga saat ini, Purbaya menegaskan bahwa otoritas fiskal sama sekali tidak mengambil kebijakan untuk memotong atau mengurangi jatah dana yang dialokasikan bagi program-program transfer ke daerah tersebut.