Pemerintah Pulihkan Lahan Pertanian di Tiga Provinsi Sumatera

Pemerintah tengah menjalankan serangkaian program pemulihan lahan pertanian di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus menopang target swasembada pangan di daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi, seperti dikutip dari Detikcom.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Fokus utamanya mencakup produksi pangan yang layak secara ekologis serta pengembangan kawasan pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pemulihan sektor yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat ini.

Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya pergerakan cepat dari seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar lahan pertanian yang mengalami kerusakan bisa segera kembali produktif.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal," kata Amran dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Mentan saat melakukan peninjauan langsung pada program rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran bantuan dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dana penstimulus ini dikucurkan untuk mempercepat proses pemulihan di tiga wilayah terdampak bencana tersebut.

Alokasi anggaran besar ini disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak. Mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian yang rusak hingga pemberian dukungan sarana produksi bagi para petani setempat.

Sebagai strategi jangka panjang, program pemulihan ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Skema yang disusun berorientasi pada peningkatan nilai tambah hasil panen, diversifikasi pangan, serta pertanian berkelanjutan.

Langkah jangka panjang ini juga diarahkan pada penguatan koperasi dan penyediaan akses pasar yang inklusif bagi petani. Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian memberikan penegasan terkait fungsi Renduk.

Tito Karnavian menyatakan bahwa Renduk akan menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam mengawal seluruh proses pemulihan permanen. Pengawalan ini mencakup aspek fisik maupun non-fisik selama tiga tahun ke depan, tepatnya pada periode 2026-2028.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5) lalu.

Sebagai langkah awal dalam tahapan implementasi, Satgas PRR terus melakukan percepatan penyaluran bantuan pertanian di tiga daerah terdampak. Berdasarkan data dari Satgas PRR hingga akhir Mei 2026, realisasi bantuan pertanian telah menyentuh angka Rp877,126 miIiar.

Dana yang telah terealisasi tersebut digunakan untuk mendanai program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, serta pembangunan kembali jaringan irigasi. Pada periode yang sama, luasan lahan pertanian yang berhasil dipulihkan menunjukkan peningkatan.

Data mencatat sebanyak 9.931 hektare sawah telah selesai direhabilitasi secara total. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target keseluruhan sebesar 42.702 hektare lahan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.