Pemerintah Mulai Pisahkan Anggaran MBG dan Pendidikan Pada 2028

Pemerintah menargetkan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan mulai tahun 2028 untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Kepastian ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pemisahan anggaran belum dapat diterapkan pada Rancangan APBN 2027 karena proses penyusunannya sudah rampung sebelum amar putusan MK dikeluarkan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan rencana APBN tahun depan pada Sidang Nota Keuangan 2027 tanggal 14 Agustus 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan batas waktu teknis yang menjadi alasan penundaan implementasi putusan tersebut pada anggaran tahun mendatang.

"Yang pertama kan kalau kalau pertanyaannya kaitannya dengan putusan MK, di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu ya. Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah terus melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh alokasi dana agar kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 persen tetap terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang.

"Tapi bahwa itu menjadi concern, itu iya. Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Peninjauan tersebut difokuskan untuk menjaga efektivitas program dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah juga telah menyalurkan anggaran pendidikan ke berbagai program nyata, termasuk peningkatan target renovasi fasilitas sekolah secara signifikan pada tahun ini.

"Contoh misalnya kalau untuk tahun ini yang tadinya dialokasikan untuk memperbaiki kurang lebih 17.000 sekolah, itu kemudian atas petunjuk dari Bapak Presiden karena berdasar laporan dan data, maka pemerintah memutuskan untuk menambah, ya menambah kurang lebih 60.000 titik sekolah yang diperbaiki atau yang direnovasi untuk di tahun 2026," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.