Pemerintah Perluas Jaringan Gas untuk Kurangi Impor LPG

Pemerintah memperluas program jaringan gas (Jargas) ke rumah warga untuk mengurangi beban impor LPG, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Qodari menyebut kebutuhan LPG di Indonesia mencapai sekitar 5 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya 1,4 juta metrik ton.

"Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30% kurang dan karena itu sisanya diimpor," ujar Qodari.

Dia menjelaskan potensi gas bumi, terutama metana dan etana, jauh lebih besar di Indonesia dibanding LPG. "Mungkin sekitar tiga perempat, tiga perempat dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas bumi atau metana dan etana," tambahnya.

Meski ada tantangan distribusi gas alam, Qodari menilai pemanfaatannya lebih strategis untuk jangka panjang. "Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan tabung gas," katanya.

Menurut Qodari, Jargas menjadi prioritas nasional untuk mengurangi ketergantungan impor yang mencapai 72% kebutuhan dalam negeri setiap tahun. "Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil," ujar dia.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 3 Agustus 2026 mencatat pembangunan Jargas 2025-2026 menargetkan 119.379 Sambungan Rumah (SR) di 15 kabupaten/kota, meningkat dari target sebelumnya 115.264 SR. Penambahan terjadi di Kota Jambi, Kota Bontang, dan Kabupaten Gresik.

"Saat ini pembangunan 119.379 SR tersebut sudah masuk tahap penyelesaian konstruksi," kata Qodari.

Selain itu, pemerintah mulai pembangunan Jargas Tahap I di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 SR di empat kecamatan. Proyek ini dalam tahap awal survei jalur dan pendataan calon pelanggan, dengan kontrak dari 20 Mei hingga 31 Desember 2026.

Sejak 2025, pemerintah telah membangun 949.008 SR Jargas, dengan 703.308 SR dari dana APBN dan 245.700 SR dari dana non-APBN.

Rencana percepatan pembangunan Jargas periode 2026-2028 menargetkan 959.232 SR di delapan kabupaten/kota, menurut data resmi pemerintah, dilansir dari Detikcom.