Pemerintah dan Pelaku Usaha Bahas Pembiayaan Jalan Tol Berkelanjutan

Asosiasi Jalan Tol Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion untuk memperkuat ekosistem investasi swasta dan mengurangi ketergantungan pembiayaan jalan tol terhadap APBN pada Rabu (12/8), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian regulasi, serta skema pembiayaan jangka panjang. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan serta meningkatkan pelayanan jalan tol bagi masyarakat.

Saat ini panjang jaringan jalan tol yang telah beroperasi mencapai lebih dari 3.115 kilometer. Akumulasi nilai investasinya menembus Rp668 triliun dan diproyeksikan akan mendekati angka Rp1.000 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur konektivitas ini.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan," ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.

Diskusi tersebut turut mengulas kepastian Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, penyesuaian tarif, pembagian risiko yang adil, pemanfaatan ruang jalan, hingga penerapan sistem MLFF.

Dean dan CEO ADB Institute Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menilai keterlibatan pihak swasta menjadi krusial di tengah keterbatasan ruang fiskal negara.

"Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting. Karena itu, kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas," kata Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Dean dan CEO ADB Institute.

Penguatan kepastian hukum dan pemenuhan komitmen kontrak menjadi poin utama yang disoroti oleh pakar ekonomi lainnya dalam kesempatan tersebut.

"Sangat boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi," ujar M. Chatib Basri, Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics.

Daya saing investasi Indonesia dibanding negara lain juga dinilai menjadi penentu utama masuknya modal asing di sektor infrastruktur.

"Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain," sambung M. Chatib Basri, Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics.

Dari kacamata akademisi, laju pembangunan saat ini dinilai masih memerlukan percepatan agar dapat memenuhi target jaringan yang ideal.

"Pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun. Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh dibawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut," kata Muhammad Halley Yudhistira, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI.

Keterbatasan pembiayaan publik menjadikan dukungan sektor privat sebagai kunci utama dalam menjaga kesinambungan ekosistem jalan tol.

"Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan," lanjut Muhammad Halley Yudhistira, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menjelaskan bahwa sektor industri jalan tol saat ini telah bertransformasi menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi dan distribusi logistik nasional.

"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. Pada akhirnya, dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri," ujar Rivan A. Purwantono, Ketua Umum ATI.

Sebagai langkah tindak lanjut dari forum tersebut, ATI berencana membentuk kelompok kerja serta menyelenggarakan diskusi berkala secara berkelanjutan.

"Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," lanjut Rivan A. Purwantono, Ketua Umum ATI.