Pemerintah Pangkas Subsidi BBM dan Beli Pertalite Bagi Desil 9-10

Pemerintah merencanakan pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak secara signifikan pada APBN 2027 serta membatasi akses BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk masyarakat kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 secara bertahap di Jakarta.

Rencana alokasi anggaran perlindungan sosial yang mencakup subsidi BBM dirancang sebesar Rp 549,9 triliun pada APBN 2027. Kebijakan penurunan subsidi BBM tersebut dipengaruhi oleh asumsi penurunan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price dari US$83 per barel menjadi US$75 per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait perhitungan nilai subsidi yang bakal dialokasikan pemerintah pada periode mendatang.

"Jadi itu otomatis. Kalau volumenya naik sedikit pun, kalau harganya turun segitu, ya subsidinya cenderung turun," kata Purbaya pada Jumat (14/8/2026).

Pemerintah juga melarang kelompok desil 9 dan 10 atau masyarakat kelas menengah ke atas dan paling sejahtera untuk membeli Pertalite agar porsi subsidi lebih tepat sasaran.

"Bukan pembatasan [Pertalite] ya. Yang Desil 10, orang-orang kaya itu enggak berhak beli [Pertalite] itu ya," kata Purbaya.

Langkah pelarangan tersebut akan diuji coba pada kelompok masyarakat paling mampu sebelum diperluas ke kelompok lainnya.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau misalnya di desil 10 saya setop enggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampak ke ekonomi. Jadi kita akan bertahap," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Penentuan kelompok desil dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional melalui beberapa parameter seperti kondisi tempat tinggal, daya listrik, kepemilikan aset, hingga pendidikan dan pekerjaan. Masyarakat dapat memeriksa status desil keluarga masing-masing secara daring melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa langkah pengurangan subsidi BBM juga dibarengi dengan peluncuran ekosistem motor listrik nasional melalui pemberian insentif untuk satu juta unit motor listrik produksi dalam negeri.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo.

Program insentif motor listrik tersebut dirancang untuk menekan biaya transportasi masyarakat, menghemat penggunaan bahan bakar impor, serta menumbuhkan industri kendaraan listrik lokal beserta rantai pasok pendukungnya.