Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Menjadi 250 Perusahaan

Pemerintah pusat berencana memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari total seribu lebih perusahaan menjadi hanya tersisa 250 entitas. Langkah efisiensi berskala besar ini disampaikan oleh jajaran pemerintah dalam acara daring pada Minggu (28/6/2026), sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan banyak perusahaan pelat merah tidak memberikan dividen dan justru membebani keuangan negara akibat kerugian yang dialami.

"Masalahnya kemarin ini BUMN ini ya kita sudah tahu lah, [kita] sudah lama jadi orang Indonesia sudah mengerti [persoalan BUMN," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kepala Negara menegaskan bahwa upaya pembersihan saat ini tengah berjalan dengan menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak produktif.

"Ini sedang kita bersihkan sedang kita tertibkan dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200," ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Penutupan massal ini dilakukan karena ribuan entitas tersebut tidak menghasilkan laba dan hanya memicu pembengkakan biaya operasional tambahan atau overhead.

"Bayangkan lebih dari 750 [BUMN] kita tutup. [di dalamnya] ada 750 direktur utama, 750 direksi. [kalau] kali 4 atau kali 5. 750 komisaris kali 10. overhead-nya kayak apa? gajinya kayak apa?," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Beliau menambahkan bahwa seluruh anggaran yang terserap untuk membiayai operasional perusahaan merugi tersebut merupakan dana milik masyarakat.

"Ini uang rakyat semua perusahaan tidak untung hanya bayar overhead." kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Penataan ulang ini ditargetkan rampung secepatnya guna menciptakan tata kelola perusahaan negara yang bersih dalam jangka pendek.

"Kita mau sekarang rasional efisien dan ini kita buktikan dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien lebih transparan lebih bekerja untuk rakyat," tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Rencana penyusutan jumlah perusahaan pelat merah tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria saat menjawab pertanyaan Presiden mengenai perampingan.

"Ujungnya nanti 250 [BUMN]," kata Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melaporkan perkembangan terkini terkait konsolidasi terhadap ribuan entitas BUMN yang ada. CEO Danantara Rosan Roeslani sebelumnya telah menemui Presiden Prabowo di Kertanegara pada Minggu (21/6/2026) untuk melaporkan proses penataan.

"Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.