Pemerintah Naikkan Harga Pertamax dan Pertahankan Subsidi Energi

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026). Langkah penyesuaian harga ini diambil di tengah lonjakan harga minyak dunia serta keterbatasan ruang fiskal negara.

Meskipun harga Pertamax mengalami kenaikan, Pemerintah memastikan tidak ada perubahan tarif untuk jenis BBM subsidi dan LPG subsidi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah, pelaku UMKM, transportasi umum, nelayan, dan petani yang mendominasi konsumsi bahan bakar bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan untuk menahan harga energi bersubsidi merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya pikir itu. Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan," ujar Bahlil dalam pembukaan Musyawarah Nasional HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Kebijakan mempertahankan harga komoditas subsidi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi nasional. Bahlil juga menambahkan bahwa jajaran pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan program pengelolaan energi tersebut.

"Kalau ada kekurangan ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan," kata Bahlil.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari memaparkan adanya pemisahan skema yang jelas antara jenis bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan harga energi hingga akhir tahun.

"Intinya kan begini. Kalau yang subsidi, itu pasti tetap dibantu oleh pemerintah dan setahu saya harganya nggak berubah. Udah komit tuh sampai akhir tahun. Tapi kalau yang non-subsidi ya nota bene kan ikut harga pasar. Gitu prinsip dasarnya," tutur Qodari saat ditemui Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga RON 92 sudah sewajarnya terjadi karena mengikuti fluktuasi pasar komoditas dunia.

"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy.

Fahmy menyebut pemerintah sempat menahan penyesuaian tarif sejak Maret 2026. Namun, pembengkakan beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) membuat ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin tertekan.

"Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujarnya.

Dampak penyesuaian harga ini diperkirakan akan memicu perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite yang masih dijual seharga Rp10.000 per liter. Fahmy mengingatkan perlunya penguatan regulasi pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tidak salah sasaran akibat disparitas harga.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA) Robert Winerungan yang memandang kebijakan ini sebagai instrumen penjaga kesehatan APBN dari ketidakpastian global.

"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.

Robert menambahkan bahwa langkah ini penting untuk meminimalkan potensi penyelundupan atau perdagangan ilegal akibat selisih harga domestik yang terlalu jauh dengan negara tetangga. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara ASEAN yang paling lama menahan harga BBM nonsubsidi berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026.

"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Karena itu saya yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pertamax atau RON 92 umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru," ujarnya.