Pemerintah Hitung Ulang Anggaran Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Indonesia mengevaluasi pemberian insentif senilai Rp6 juta per hari bagi dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) guna menghemat pengeluaran anggaran negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan penghitungan ulang terhadap dana stimulasi tersebut.

"Dari proses penataan akan kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini totalnya berapa," ujar Prasetyo, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Langkah penataan ini diharapkan mampu memangkas kebutuhan dana dari kantong pemerintah tanpa harus mengurangi kualitas program itu sendiri.

"Bukan pemangkasan ya. Dari hasil penghitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program MBG ini," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, BGN menetapkan insentif harian tersebut untuk memitigasi seluruh risiko operasional yang sepenuhnya dibebankan kepada pihak mitra penyedia dapur.

"Kita memindahkan risiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan, dan lain-lain," kata Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana.

Skema ini juga diklaim dapat mempercepat proses pembangunan fasilitas SPPG secara mandiri oleh mitra tanpa hambatan birokrasi penunjukan konsultan.

"Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? 2 bulan. Kemudian berkirim surat ke pemda untuk pinjam pakai, berapa bulan? 1 bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser. Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan untuk menggeser posisi, 1 bulan lagi," ujar Dadan.

Dilansir dari DDTCNews, skema penganggaran untuk program nasional ini bersumber dari pendapatan pajak negara.