Pemerintah Didorong Kendalikan Subsidi LPG 3 Kg Akibat Pelemahan Rupiah

Pemerintah didorong untuk segera mengendalikan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram akibat tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah ini mendesak dilakukan lantaran mayoritas pasokan gas minyak cair nasional masih bergantung pada komoditas impor, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz pada Senin (25/5/2026).

Ketergantungan tersebut tecermin dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Februari 2026 yang menunjukkan porsi impor LPG melonjak sampai 83,97 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini menempatkan anggaran negara dalam posisi rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, memberikan pandangan mengenai potensi penyesuaian harga barang bersubsidi tersebut. Menurutnya, kepastian harga untuk komoditas gas ini berbeda dengan bahan bakar minyak yang dijamin stabil oleh pemerintah hingga akhir tahun.

"LPG belum ada janji dari pemerintah tidak naik, jadi ada potensi itu [kenaikan harga LPG bersubsidi]," ujar Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios.

Bhima menilai opsi pengalihan pasokan energi bagi masyarakat masih sangat terbatas saat ini. Walaupun pemerintah merencanakan masifikasi penggunaan gas alam terkompresi (CNG) berkapasitas 3 kg, kesiapan infrastrukturnya dinilai belum sepenuhnya matang.

"Untuk bergeser ke nonsubsidi juga berat bagi masyarakat. Saya kira untuk LPG masih jauh dari solusi, karena solusi CNG juga kita baru mau mulai kemarin," tambah Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, berpendapat bahwa konsumsi gas bersubsidi ini merupakan komponen yang paling sulit ditekan saat nilai tukar rupiah melemah. Karakteristik kebutuhan domestik membuat komoditas ini berbeda dengan BBM.

"Orang bisa mengurangi mobilitas sehingga bisa irit bensin, tetapi sulit mengurangi kegiatan memasak karena perut tidak bisa kompromi dengan harga dolar yang makin tinggi," ungkap Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Rahma mengibaratkan kebijakan subsidi komoditas ini seperti bom waktu bagi ketahanan fiskal negara akibat risiko impor yang tinggi. Situasi tersebut diperparah oleh belum adanya teknologi substitusi cepat yang siap pakai di Indonesia.

"Untuk BBM, kita punya biodiesel yang bisa menekan impor solar. Sementara itu, untuk LPG, proyek DME [gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter] masih tersendat, dan proyek CNG tabung serta jaringan gas (Jargas) baru mulai diuji coba secara masif pada tahun ini," terang Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Melihat situasi pergerakan mata uang yang sempat menyentuh angka Rp17.600 per dolar AS, Rahma mengidentifikasi adanya tekanan kuat pada anggaran negara. Namun, ia memproyeksikan pemerintah tidak akan langsung menaikkan harga eceran dalam rentang Juni hingga Juli 2026 karena dampak ekonominya yang sensitif.

"Namun, jika kita melihat angka kurs yang sempat menyentuh Rp17.600/US$, tekanan untuk melakukan penyesuaian harga [LPG bersubsidi] sebenarnya sudah berada di titik kritis," kata Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Sebagai alternatif kebijakan, Rahma memperkirakan pemerintah akan lebih memilih melakukan transformasi skema distribusi menjadi subsidi tertutup secara bertahap. Validasi data akan disesuaikan menggunakan KTP atau registrasi sosial ekonomi demi menjaga daya beli warga.

"Pemerintah lebih condong mengubah skema dari subsidi pada barang menjadi subsidi pada orang lewat KTP/data Regsosek. Jika harus naik, skemanya mungkin tidak sekali pukul, melainkan bertahap untuk mengurangi shock ekonomi," ungkap Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Jika tekanan nilai tukar terus berlanjut disertai tingginya harga Contract Price (CP) Aramco, kalkulasi kenaikan harga dinilai tetap harus memperhitungkan kemampuan finansial masyarakat. Rahma memetakan dua skenario, yakni kenaikan moderat 15 hingga 25 persen yang mengubah harga pangkalan menjadi Rp15.000 sampai Rp16.000 per tabung, atau kenaikan realistis sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per tabung mengingat harga keekonomian saat ini sudah mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.

"Jika pemerintah akhirnya menyerah pada tekanan kurs Rp17.600/US$ dan harga CP Aramco yang tinggi, proyeksi kenaikan yang masuk akal secara fiskal bisa saja terjadi, tetapi tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," tambah Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Pada tahun 2026, Indonesia memproyeksikan volume impor LPG akan menyentuh 7,47 juta metrik ton. Berdasarkan data pergerakan pasar uang pada Senin (25/5/2026) pagi pukul 08.03 WIB, nilai tukar rupiah offshore berada pada posisi Rp17.724 per dolar AS setelah ditutup di level Rp17.743 per dolar AS pada Jumat (22/5/2026).