Pemerintah Indonesia Resmi Buka D-8 Halal Expo 2026 di Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia resmi membuka D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/7/2026). Acara yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 ini digelar sebagai bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8, di mana Indonesia bertindak sebagai ketua, seperti dilansir dari Detikcom.

Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, menjelaskan bahwa pameran ini merupakan bagian integral dari agenda utama pertemuan negara-negara anggota D-8.

"Acara rangkaian Expo ini adalah rangkaian dari acara Summit dari D-8," kata Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta.

Sektor industri halal menjadi fokus utama kepemimpinan Indonesia di organisasi tersebut, di samping komitmen untuk menggarap isu kepemudaan serta manajemen penanggulangan bencana.

"Untuk era keketuaan Indonesia, memang fokus utamanya salah satunya adalah halal industry ini, halal economic system ini. Ini insyaallah akan jadi salah satu prioritasnya. Prioritas yang lainnya adalah isu tentang generasi muda, rangkaian kerja sama pemuda di negara D-8 ini. Juga ada prioritas yang berhubungan dengan isu disaster, isu bencana alam ya," kata Anis Matta.

Mengenai kepastian jadwal pelaksanaan puncak KTT D-8, pemerintah mengonfirmasi penundaan agenda yang semula direncanakan pada April lalu akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.

"Mestinya kemarin pada bulan April kalau enggak salah ya, acaranya. Summit-nya mestinya diadakan bulan April, tapi karena ada perang yang sedang terjadi di Timur Tengah, acara ini ditunda sampai waktu yang sekarang belum ditentukan. Tapi insyaallah mudah-mudahan tetap bisa diadakan tahun ini," tutur Anis Matta.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menyoroti peta persaingan global yang menunjukkan belum adanya anggota D-8 yang memimpin pasar produsen halal dunia.

"Kita ingin menggalang sebuah kekuatan daripada ekonomi halal. Dan unfortunately, negara penghasil produk halal nomor satu dunia saat ini masih China. Nomor dua Brasil, nomor tiga Amerika. Tidak satu pun dari D-8 ini," kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan.

Langkah taktis yang diusulkan oleh BPJPH mencakup standardisasi bersama untuk menggeser paradigma produk halal dari sekadar kepatuhan religius menjadi instrumen ekonomi strategis.

"Karena itu, di tengah-tengah meeting tadi, saya menyampaikan, 'Yuk kita galang sebuah kekuatan kebersamaan tentang logo, tentang standar'. Bagaimana kita memperlakukan halal bukan lagi sebuah fungsi agama semata, tapi halal sekarang fungsi ekonomi," jelas Haikal Hassan.

Sebagai penutup arah kebijakan nasional, BPJPH menegaskan amanat dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki redefinisi produk halal agar memiliki nilai kepercayaan dan transparansi di tingkat universal.

"Jadi halal sekarang harus bertransformasi. Bagaimana pesan dari Presiden Pak Prabowo Subianto, transformasi arti halal menjadi milik semua, menjadi prosperity of life, menjadi symbol of transparency, traceability, and trustability," pungkas Haikal Hassan.