Pemerintah Bakal Atur Tata Kelola dan Kuota Penyaluran Pertalite

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap mengatur ulang tata kelola dan kuota penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah ini diambil menyusul lonjakan konsumsi Pertalite yang memicu antrean panjang di berbagai SPBU setelah kenaikan harga BBM non-subsidi sejak Juni 2026.

Data PT Pertamina Patra Niaga mencatat penyaluran harian Pertalite melonjak hingga 9,4 persen atau bertambah 7.129 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi jenis Pertamax Series justru mengalami penurunan tajam hingga 18 persen atau berkurang 4.476 kiloliter per hari.

Perubahan pola konsumsi ini dipicu oleh selisih harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Saat ini harga Pertalite bertahan di angka Rp 10.000 per liter, sementara harga Pertamax menyentuh Rp 16.250 per liter.

Kondisi serupa juga terjadi pada segmen solar, di mana porsi konsumsi Biosolar bersubsidi meningkat dari 93 persen pada periode Januari–Mei 2026 menjadi 94,2 persen pada Juli. Di sisi lain, porsi penyerapan BBM non-subsidi Dexlite merosot dari 4,1 persen menjadi 3,5 persen.

Pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah taktis untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Nah itu sedang di-manage ya. Kan kemarin juga salah satunya kita sedang menuntaskan masalah BBM di Sumatera Utara," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat ditemui wartawan di Jakarta, seperti dilansir Suara.com pada Rabu (22/7/2026).

Di tengah rencana penataan kuota tersebut, pihak kementerian juga membuka peluang untuk menyesuaikan kembali harga BBM non-subsidi. Kebijakan ini merespons tren penurunan harga minyak mentah di pasar global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) maupun pengelola SPBU swasta terkait rencana evaluasi harga tersebut.

"Kami sudah mulai meminta kepada badan usaha swasta, termasuk Pertamina, untuk segera melakukan penyesuaian ketika harga minyak dunia turun," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (20/7/2026) malam.