Pemerintah Alokasikan Anggaran Pertahanan Rp329,5 Triliun pada RAPBN 2027

Pemerintah menyiapkan anggaran Fungsi Pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027 sebesar Rp329,5 triliun, berdasarkan Buku Nota II Keuangan yang dikutip pada Rabu (19/8/2026).

Nilai tersebut meningkat sekitar Rp30 triliun dibandingkan dengan outlook Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2026 yang diperkirakan sebesar Rp299,1 triliun. Pengalokasian dana ini difokuskan pada pengadaan dan pemeliharaan alutsista maupun nonalutsista, hingga penguatan siber.

Pemerintah menjelaskan bahwa langkah strategis ini diambil untuk merespons dinamika geopolitik global serta mengantisipasi ancaman keamanan yang kian kompleks. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional.

"Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp329.472,0 miliar (Rp329,5 triliun)," tulis Buku Nota II Keuangan Hal. 4-42.

Selain itu, dokumen tersebut mencatat tren kenaikan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan terjadi signifikan sejak periode 2022 hingga 2025.

"Langkah strategis ini diarahkan guna menjaga kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah NKRI," tulis dokumen tersebut.

"Dalam kurun waktu tahun 2022-2025, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan mengalami peningkatan dari Rp150.276,9 miliar pada tahun anggaran 2022 menjadi Rp348.580,9 miliar pada tahun anggaran 2025," ucapnya.

Secara keseluruhan, RAPBN 2027 memuat dinamika pos anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Badan Gizi Nasional mencatat alokasi tertinggi sebesar Rp240,2 triliun meski turun dari Rp268 triliun pada 2026, sedangkan Polri mengalami penurunan menjadi Rp139,1 triliun dari Rp146,05 triliun. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan naik menjadi Rp189,01 triliun dari Rp187,1 triliun, Kemendikdasmen naik menjadi Rp61,1 triliun, dan Kemendiktisaintek naik menjadi Rp65,1 triliun.

"Perekonomian dunia pada tahun 2027 diperkirakan masih akan menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi," demikian dikutip dari ringkasan eksekutif buku tersebut.

Merespons susunan RAPBN 2027, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan dukungan terhadap langkah efisiensi pemerintah. Kendati demikian, ia mengingatkan agar efisiensi tidak memangkas belanja produktif yang memiliki dampak pengganda besar.

"Dunia usaha pada prinsipnya mendukung efisiensi anggaran. Yang menjadi perhatian bukan efisiensinya, tetapi jangan sampai efisiensi berubah menjadi pemotongan belanja produktif yang mempunyai multiplier effect besar terhadap perekonomian," kata Erwin kepada CNBC Indonesia.

Erwin menekankan pentingnya kepastian realisasi anggaran sejak awal tahun agar pelaku usaha tidak menunda investasi maupun perekrutan tenaga kerja. Pihaknya berharap belanja APBN 2027 dapat menjadi stimulus bagi masuknya investasi swasta.

"Kami berharap APBN 2027 benar-benar menjadi katalis. Setiap satu rupiah belanja pemerintah harus dirancang supaya bisa menarik beberapa rupiah investasi swasta, bukan menggantikan peran swasta," ujarnya.

Mengenai target penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 persen hingga 4,87 persen pada 2027, Erwin menilai pencapaian tersebut cukup menantang dan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan banyak lapangan kerja.

"Kita membutuhkan investasi yang banyak menciptakan pekerjaan. Jangan sampai investasi meningkat sangat tinggi secara nominal, tetapi terkonsentrasi pada sektor yang sangat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerjanya terbatas," jelas Erwin.

Terkait kondisi pasar saat ini, Erwin menuturkan bahwa hambatan utama perekrutan terletak pada lemahnya permintaan serta ketidakpastian biaya operasional perusahaan.

"Perusahaan akan merekrut apabila mempunyai keyakinan bahwa order dan permintaan akan meningkat. Kalau konsumsi masyarakat masih tertahan dan pasar ekspor belum pasti, perusahaan tentu lebih berhati-hati menambah pegawai tetap," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa stabilitas regulasi dan iklim usaha menjadi kunci utama dalam mendorong keyakinan para pengusaha.

"Jadi untuk menciptakan pekerjaan, pemerintah juga harus menciptakan confidence. Kalau pengusaha yakin permintaan akan tumbuh dan kebijakan stabil, investasi dan perekrutan akan mengikuti," terang dia.

Adapun mengenai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, Erwin menilai angka tersebut ambisius dan membutuhkan dorongan dari investasi serta produktivitas, bukan hanya konsumsi.

"Artinya ekonomi harus mulai bergeser dari pertumbuhan sekitar 5% menuju pertumbuhan yang didorong oleh investment and productivity," katanya.

Ia menegaskan bahwa investasi swasta menjadi faktor penentu utama untuk mencapai target tersebut.

"Kalau investasi swasta tidak meningkat signifikan dan dunia usaha masih wait and see, mencapai 6% tentu akan berat," lanjut Erwin.

Senada dengan KADIN, Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran harus diartikan sebagai peningkatan kualitas belanja negara.

"Dunia usaha pada prinsipnya mendukung efisiensi anggaran, sepanjang efisiensi dimaknai sebagai perbaikan kualitas belanja, bukan sekadar pemotongan anggaran secara merata," kata Anggawira secara terpisah.

Anggawira mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menimbulkan perubahan alokasi mendadak atau penundaan proyek yang dapat mengganggu arus kas pengusaha.

"Karena itu, APBN 2027 perlu memberikan kepastian sejak awal mengenai program yang benar-benar menjadi prioritas. Belanja yang bersifat konsumtif dan administratif tentu dapat dirasionalisasi, tetapi belanja produktif yang menciptakan konektivitas, menurunkan biaya logistik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menyerap tenaga kerja justru harus dijaga," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi harus tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

"Efisiensi tetap diperlukan, tetapi jangan sampai menghasilkan kontraksi ekonomi. Prinsipnya bukan sekadar 'belanja lebih sedikit', melainkan 'setiap rupiah harus menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar'," terang dia.