Pemerintah Aceh Usut Kelangkaan Semen dan BBM di Daerah

Pemerintah Provinsi Aceh membentuk tim khusus untuk menelusuri penyebab utama lonjakan harga semen hingga Rp105 ribu per sak dan dugaan gangguan pasokan BBM bersubsidi pada Kamis (30/7/2026). Langkah tegas ini diambil menyusul kelangkaan semen yang melanda wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Utara, serta temuan indikasi ketidakberesan distribusi BBM saat inspeksi mendadak di Banda Aceh. Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Tengah dan Bener Meriah, Muhammad Dahlan, menyoroti dampak buruk kelangkaan semen terhadap berbagai proyek pembangunan warga dan pemerintah di daerah.

"Akibatnya sejumlah proyek rehabilitasi rumah korban bencana, revitalisasi sekolah, dan pembangunan infrastruktur pemerintah mulai mengalami perlambatan karena sulit memperoleh semen dengan harga yang wajar," kata Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Tengah dan Bener Meriah, Muhammad Dahlan.

Dahlan juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak melacak potensi penyimpangan distribusi agar dampaknya tidak meluas bagi masyarakat penerima manfaat. "Ironis Aceh memiliki pabrik semen, tetapi masyarakat justru menghadapi kelangkaan. Ibarat tikus mati di lumbung padi. Pemerintah Aceh harus hadir dengan tindakan nyata," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh jalur rantai pasok semen untuk memutus rantai spekulasi harga pasar. "Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban akibat kelangkaan semen yang terus berlarut. Jika tidak segera diatasi, pembangunan, rehabilitasi rumah warga, dan proyek-proyek pemerintah terancam gagal, sementara rakyat menjadi pihak yang paling menanggung kerugian," jelasnya.

Merespons situasi tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa penegakan hukum akan langsung berjalan jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penimbunan komoditas pokok. "Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Ia menyampaikan komitmen penuh Pemprov Aceh untuk melindungi kepentingan publik dari gangguan pasokan logistik vital.

"Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menginstruksikan pembentukan tim pengawas lintas instansi guna menyisir rantai distribusi semen dan BBM hingga ke penjual eceran. "Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrian pengisian konsumen," kata Nurlis. Ia menambahkan, hasil koordinasi dengan produsen semen dan Pertamina Patra Niaga menunjukkan stok ketersediaan sebenarnya dalam kondisi aman, sehingga pengawasan difokuskan pada potensi gangguan distribusi di lapangan.

"Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin," tegasnya.

Masyarakat mengimbau agar melaporkan setiap indikasi kecurangan distribusi komoditas ke pihak berwenang guna tindakan verifikasi cepat. "Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait," katanya.