Ekonom Prediksi Pembiayaan Utang APBN Membengkak akibat Agresivitas Belanja

Lonjakan pembiayaan utang untuk kebutuhan belanja APBN tahun ini diprediksi akan semakin membengkak seiring dengan agresifnya realisasi belanja pemerintah. Lonjakan anggaran tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik global dan pelaksanaan sejumlah program domestik yang membutuhkan dana besar pada Kamis (21/5/2026).

Kondisi keuangan negara ini dipengaruhi oleh tingginya pengeluaran yang tidak sebanding dengan perolehan pendapatan, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang baru untuk kebutuhan APBN hingga akhir April telah mencapai Rp305,5 triliun, atau 36,7 persen dari target tahunan sebesar Rp832,2 triliun.

Peneliti Makroekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai situasi eksternal memperparah tekanan terhadap anggaran belanja negara.

"[Pembiayaan] nampaknya kan membengkak dikarenakan jumlah belanja yang meningkat di tengah konflik Iran-AS dan stagnannya penerimaan," ujar Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi LPEM UI.

Ketegangan di Timur Tengah tersebut berimbas pada membengkaknya alokasi dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain faktor energi, pemerintah juga dihadapkan pada pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras anggaran hingga Rp73 triliun per April.

"MBG adalah program yang secara fiskal sangat mahal, sehingga apabila penerimaan tidak mencukupi mendorong diperlukannya penerbitan pembiayaan," tutur Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi LPEM UI.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga menyatakan keprihatinan yang sama terhadap tingginya realisasi belanja subsidi pemerintah saat ini. Data menunjukkan bahwa belanja kompensasi dan subsidi BBM per akhir April 2026 sudah menyentuh Rp153,1 triliun, melonjak 223,1 persen secara tahunan.

"Faktor itu yang agak mengkhawatirkan. Begitu harga minyak naik, pemerintah menanggung subsidi. Itu yang perlu dikhawatirkan," kata Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef.

Kenaikan harga minyak dunia ini berpotensi terus menambah beban finansial negara secara signifikan hingga akhir tahun jika kuota subsidi terus terlampaui.

"Kalau harga beban subsidi minyaknya sudah lewat batas, kemarin saja sudah Rp200 triliun, kalau ini sampai akhir tahun, ngga kebayang nambah berapa triliun lagi. Itu saja yang jadi concern," kata Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef.

Selain penarikan utang baru, pemerintah memanfaatkan pembiayaan non-utang senilai Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp143,1 triliun. Di sisi lain, pengeluaran Kementerian/Lembaga mencapai Rp400,5 triliun sampai April 2026, melesat 57,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu akibat penyaluran bansos, gaji ASN, THR, dan Program MBG sebesar Rp73,8 triliun.