Pemprov Maluku Utara Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Perikanan Terintegrasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mengoptimalkan potensi kelautan daerah yang mencapai Rp10 triliun per tahun. Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir ini disampaikan dalam puncak peringatan HUT ke-53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kota Ternate pada Kamis, 11 Juni 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memperluas Program Kampung Nelayan Merah Putih dari enam lokasi menjadi 30 lokasi pada tahun 2026. Guna mempermudah akses bahan bakar bersubsidi dan menjaga stabilitas harga, setiap kawasan akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), cold storage berkapasitas 10 ton, pabrik es 3 ton, serta mitra penyerap hasil tangkapan.

Pemerintah daerah juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memperbaiki akses jalan yang rusak menuju sentra perikanan guna menekan biaya logistik. Selain itu, rangkaian acara peringatan tersebut diawali dengan Gerakan Nasional Bersih Laut yang melibatkan komunitas lingkungan Pandawara Group di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

"Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus menstabilkan harga ikan di tingkat nelayan," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Langkah taktis pemprov mendapat apresiasi langsung dari pimpinan pusat organisasi nelayan yang menilai penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan perwujudan ekonomi biru berkelanjutan.

"HNSI Jaga Laut untuk Ekonomi Biru," kata Herman Herry, Ketua Umum DPP HNSI.

Sebelumnya, tantangan sektor perikanan juga dibahas dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD HNSI Maluku Utara yang bergulir di Bella Hotel, Kota Ternate pada Rabu, 10 Juni 2026. Forum bertema "Nelayan Maluku Utara Bangkit, Maju, Berdaya Saing, dan Berdaulat" tersebut memunculkan nama Gubernur Sherly Tjoanda sebagai calon kuat ketua periode lima tahun ke depan.

"Musyawarah ini dilaksanakan dalam rangka transformasi dan transisi kepemimpinan. Hari ini sampai malam nanti kami menuntaskan proses pemilihan ketua yang baru," kata Hamka Karepesina, Pelaksana Tugas Ketua DPD HNSI Maluku Utara.

Pihak asosiasi menekankan bahwa kepengurusan baru memiliki tugas besar untuk menyelesaikan persoalan ruang laut, lemahnya pengawasan, serta panjangnya rantai pemasaran.

"Salah satu calon yang sangat kuat adalah Ibu Gubernur Maluku Utara. Keinginan itu disampaikan oleh DPC dan nelayan di Maluku Utara agar beliau memimpin HNSI lima tahun ke depan. Tetapi nanti kita lihat prosesnya, apakah beliau bersedia atau tidak," kata Hamka Karepesina.

Asosiasi nelayan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di 36 provinsi.

"Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi itu bukan hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik," kata Lydia Assegaf, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat HNSI.

Selain masalah infrastruktur fisik dan kepemimpinan organisasi, persoalan permodalan nelayan turut disuarakan Pemprov Maluku Utara kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Bella Hotel, Ternate pada Selasa, 2 Juni 2026. Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe meminta perbankan mempermudah persyaratan administrasi pinjaman murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Pinjam 10 sampai 50 juta rupiah, tapi kadang kala persyaratannya sangat berat bagi masyarakat kecil. Ini perlu dipertimbangkan dari aspek regulasinya. Mengapa masyarakat banyak yang beralih ke lembaga tidak resmi atau pinjaman online (pinjol)? Karena iming-imingnya cepat, meskipun risikonya sangat besar," kata Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Maluku Utara.

Ketua Tim BAKN DPR RI menyatakan bahwa penyaluran KUR di Maluku Utara masih didominasi sektor perdagangan, sementara sektor produktif perikanan rasionya masih lambat.

"Penyalurannya relatif masih kecil dan progresnya lambat, sehingga harus dilakukan akselerasi. Program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah ini semestinya lebih ekspansif agar masyarakat merasa terbantu secara nyata," kata Herman Khaeron, Ketua Tim BAKN DPR RI.

DPR RI kini tengah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian untuk merumuskan regulasi tata kelola modal yang lebih fleksibel demi mendukung usaha rakyat.

"Kita tahu bahwa 65 juta UMKM di Indonesia adalah jangkar ekonomi nasional. Akses modal adalah faktor utama. Jika aksesnya semakin baik dan bunganya rendah, peluang usaha rakyat untuk naik kelas akan semakin terbuka lebar. BAKN berkomitmen menghasilkan rekomendasi regulasi terbaik untuk rakyat," kata Herman Khaeron.

Untuk mendukung standarisasi operasional sarana pendingin dan pengolahan hasil laut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara bersama Stasiun PPMHKP Ternate juga telah menggelar sosialisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Aula BP3D Wilayah III Ternate pada Senin, 25 Mei 2026. Agenda ini menekankan pentingnya komitmen penerapan standar sanitasi, peningkatan kompetensi SDM pengelola cold storage milik pemerintah, serta kejelasan pembagian tanggung jawab lintas sektor.