ILO Sebut Partisipasi Kerja Perempuan Afghanistan Anjlok Jadi 5,1 Persen

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Afghanistan anjlok hingga menyisakan 5,1 persen pada tahun 2026, seperti dilansir dari Detikcom pada Selasa (18/08). Penurunan drastis dari angka 16,5 persen pada 2020 ini dipicu pembatasan ketat terhadap akses pendidikan dan lapangan kerja sejak Taliban kembali berkuasa lima tahun lalu.

Kondisi tersebut menempatkan Afghanistan sebagai negara dengan tingkat partisipasi kerja perempuan terendah kedua di dunia, tepat di atas Yaman. Selain itu, proporsi perempuan muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) melonjak tajam hingga mencapai 84 persen.

Anjloknya keterlibatan perempuan terjadi di tengah pemulihan ekonomi Afghanistan yang masih sangat lambat setelah sempat menyusut sekitar 15 persen pada 2021. Meskipun jumlah lapangan kerja secara absolut mulai meningkat, pertumbuhannya tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk serta gelombang kepulangan emigran.

Tekanan terhadap pasar kerja domestik semakin diperparah oleh kembalinya lebih dari 6 juta warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan sejak 2023 hingga akhir Mei tahun ini. Bank Dunia memproyeksikan fenomena tersebut dapat memangkas kontribusi arus remitansi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 4 persen pada 2020 menjadi sekitar 2 persen pada 2025.

Di samping persoalan migrasi, krisis geopolitik di Timur Tengah sejak Februari 2026 turut memicu risiko lonjakan inflasi, kenaikan harga pangan dan bahan bakar, serta gangguan jalur perdagangan. Kenaikan inflasi dari di bawah 1 persen pada Mei 2025 menjadi sekitar 8 persen pada Mei 2026 dinilai menggerus pendapatan riil masyarakat, terutama pekerja sektor informal.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, laporan Badan Pembangunan PBB mencatat pertumbuhan sepuluh kali lipat pada sektor usaha yang dimiliki perempuan. Namun, pertumbuhan ini terjadi utamanya karena ketiadaan pilihan lapangan kerja lain bagi kelompok perempuan di Afghanistan.

Afganistan diperkirakan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terendah kedua di dunia, hanya 5,1% pada 2026, di tengah pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang sangat ketat, tulis ILO.

Pihak ILO pun mendesak penanganan segera atas diskriminasi sistematis ini guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Afganistan tidak bisa membangun pasar kerja yang tangguh selama begitu besar bagian penduduknya tetap terkecualikan dari kegiatan ekonomi, kata Tite Habiyakare, koordinator senior dan kepala kantor ILO untuk Afghanistan.

Laporan ini juga menekankan pentingnya investasi dalam pengumpulan data angkatan kerja yang representatif, mengingat angka yang ada saat ini masih berbasis estimasi pemodelan dengan tingkat ketidakpastian tinggi.