Partai Buruh Soroti Lonjakan PHK di Sejumlah Sektor Industri

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Kerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda kawasan industri di Banten, Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hingga Mei 2026, akibat penurunan daya beli masyarakat.

Fenomena ini dialami oleh ratusan pekerja di wilayah Serang dan Tangerang, Banten, seperti yang terjadi di PT Shinhwa, PT Lung Cheong Brothers Industrial, dan PT Parkland World Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak serikat pekerja.

"PHK sudah ada di Mei di Banten, Serang dan Tangerang. PT Sinhwa ratusan sudah di-PHK, Lung Cheong, PWI [Parkland World Indonesia] juga sudah PHK," kata Said Iqbal, Senin (25/5/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.

Penurunan aktivitas industri juga terlihat signifikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan satu perusahaan menghentikan operasional total yang berdampak langsung pada nasib sekitar 250 karyawan.

Selain penutupan pabrik, langkah efisiensi perusahaan memicu pemangkasan 294 pekerja, sementara perselisihan hubungan industrial yang tidak harmonis ikut berandil terhadap nasib 204 pekerja lainnya di wilayah tersebut.

"Total informasi yang saya dapat di Karawang mencapai 1.323 orang. Ada juga yang mengundurkan diri," ujarnya.

Penurunan daya beli masyarakat serta tekanan ekonomi makro menjadi determinan utama di balik keputusan berat sejumlah korporasi untuk merampingkan struktur ketenagakerjaan mereka di berbagai daerah.

Kondisi lesu ini merembet ke sektor sekunder di Sidoarjo, Jawa Timur, yang melibatkan CV Toyota Asri Motor selaku diler dan bengkel resmi dengan merumahkan sekitar 200 tenaga kerja.

"Karena tidak kuat bertahan akibat permintaan mobil rendah dan juga daya beli menurun. Harga mobil juga naik karena rupiah melemah, sementara banyak komponen mobil dan motor masih impor," sebutnya.

Guna merespons situasi darurat ini, jajaran pengurus pusat KSPI menjadwalkan agenda koordinasi dengan perwakilan instansi pemerintahan guna merumuskan skema perlindungan ketenagakerjaan.

"Sikap KSPI tentu akan berkomunikasi secara intens dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Kami akan menginformasikan sekaligus meminta satgas mengambil langkah apa," ujar Said Iqbal.

Upaya mitigasi lanjutan juga dipersiapkan melalui saluran legislatif demi mendorong perhatian yang lebih masif dari para pengambil kebijakan terhadap situasi sektor riil nasional saat ini.

"Kami juga akan bertemu dengan DPR RI, setidak-tidaknya kami menginformasikan sebagai wakil rakyat bahwa ada persoalan yang cukup serius," pungkasnya.