BPS Catat Neraca Perdagangan Mei 2026 Defisit US$1,61 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026, yang mengakhiri tren surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Kondisi ini berbeda dengan defisit April 2020 yang didorong oleh sektor migas dan nonmigas, karena penurunan kali ini murni dipicu oleh defisit neraca migas yang mencapai US$3,76 miliar, dilansir dari Bloomberg Technoz pada Kamis (2/7/2026).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa neraca nonmigas sebenarnya masih mencatatkan surplus sebesar US$2,15 miliar pada periode tersebut.

"Jadi berbeda ya, kalau yang sekarang ini lebih dipengaruhi oleh migasnya karena nonmigasnya kita masih surplus ya," jelas Ateng dalam konferensi pers di kantornya.

Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, Indonesia masih mengantongi surplus sebesar US$4,03 miliar yang ditopang komoditas nonmigas seperti lemak dan minyak hewan nabati, sementara China menjadi negara penyumbang defisit terdalam.

Lonjakan harga impor akibat ketegangan geopolitik dituding menjadi faktor utama pembengkakan nilai belanja energi nasional di pasar global.

"Dugaan saya karena itu, karena kita impor migas harganya lagi naik kan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya memperkirakan neraca perdagangan nasional akan kembali bergerak ke zona aman seiring dengan potensi normalisasi harga minyak mentah dunia di masa mendatang.

"Defisit membesar karena harga minyak dunia yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," tambahnya.

Pemerintah kini memantau pergerakan geopolitik global, termasuk potensi redanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan mampu menekan volatilitas harga komoditas energi.

"Jadi akibat dari perubahan mungkin harga minyak, langsung berdampak. Tentu kita berharap rencana mereka untuk ceasefire [gencatan senjata] perdamaian itu kita lihat lagi dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan," tutur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas domestik, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk untuk sejumlah bahan baku industri.

"Sudah diantisipasi oleh pemerintah, tinggal kita lagi menunggu proses PMK [Peraturan Menteri Keuangan]-nya. Jadi kalau itu selesai, ya mudah-mudahan itu akan mengurangi tekanan [ke perekonomian]," tutur Airlangga.