Nasdem Soroti Pelemahan Kurs Rupiah dan Defisit Anggaran 2025

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPR RI menyoroti realisasi nilai tukar rupiah tahun 2025 yang melemah secara signifikan melampaui target ketetapan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (7/7/2026).

Kritik tersebut disampaikan seiring dengan adanya lonjakan beban utang serta pembengkakan subsidi energi akibat defisit neraca pembayaran Indonesia dari arus modal keluar, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Fraksi Partai Nasdem mencermati realisasi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 sebesar Rp16.475 per dolar AS yang mengalami pelemahan jauh dari asumsi APBN sebesar Rp16.000 per dolar AS," kata Asep Wahyuwijaya, Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke -24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (7/7/2026).

Penurunan daya beli masyarakat yang belum pulih secara struktural juga menjadi perhatian serius karena realisasi pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,11 persen berada di bawah target asumsi awal sebesar 5,2 persen.

"Kami meminta pemerintah agar melakukan akselerasi pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta transformasi subsidi energi berbasis penerima manfaat agar lebih berhasil guna mengurangi eksposur fiskal terhadap fluktuasi kurs," katanya.

Asep menilai angka kemiskinan dan pengangguran yang turun saat ini masih bergantung pada program bantuan sosial, sehingga pemerintah didorong untuk segera mengubah strategi bantuan konsumtif tersebut menjadi penciptaan lapangan kerja formal.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera menggeser paradigma dari bansos konsumtif menjadi penciptaan lapangan kerja formal melalui inisiatif industri padat karya dan penerapan upah berbasis produktivitas," katanya.

Selain itu, laju inflasi bergejolak pada sektor pangan yang mencapai 6,2 persen dinilai sangat menekan kelompok kelas menengah, meskipun inflasi tahunan 2025 secara keseluruhan masih terjaga pada level 2,92 persen.

Faktor lain yang mempersempit ruang fiskal negara adalah penurunan realisasi penerimaan dari sektor migas akibat melesetnya target capaian lifting minyak dan gas bumi yang hanya menyentuh 951.800 barel setara minyak per hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025, Fraksi Nasdem mengidentifikasi sejumlah temuan krusial seperti integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang belum optimal sehingga memicu risiko salah sasaran belanja sosial.

"Fraksi Partai Nasdem memandang temuan BPK mengenai belum optimalnya pemanfaatan DTSEN sebagai basis belanja intervensi sosial berisiko menimbulkan tingginya salah sasaran bantuan sosial," katanya.

Sorotan juga diarahkan pada anjloknya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 67,90 persen menjadi Rp27,68 triliun dari target awal Rp90 triliun, imbas implementasi undang-undang terkait BPI Danantara.

"Kondisi ini terjadi setelah berlakunya undang-undang terkait BPI Danantara yang mengubah arus dividen BUMN ke kas negara. Perubahan tersebut mempersempit ruang fiskal pemerintah dan meningkatkan ketergantungan pada utang baru. Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi turunan yang mengatur target minimal dividen, mekanisme ring-fencing aset, dan pelaporan berkala," katanya.

Pada akhir pandangannya, Fraksi Nasdem menekankan pentingnya percepatan implementasi penuh Coretax System demi memperkuat kepatuhan wajib pajak dan mengatasi kelemahan integrasi informasi lintas sektoral.