MPR Dorong Sensus Ekonomi 2026 Hasilkan Data Inklusif Perempuan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 agar menghasilkan data yang rinci dan komprehensif pada Kamis (9/7/2026). Langkah strategis ini diperlukan agar kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dapat berjalan tepat sasaran. "Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Lestari karena data yang detail akan menjadi fondasi kuat bagi para pengambil keputusan. Menurutnya, kebijakan yang responsif terhadap hambatan spesifik kaum perempuan tidak akan lahir dari basis data yang bersifat terlalu umum.

"Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan 'tembok kaca' struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis," tegas Lestari.

Kesenjangan gender di sektor ketenagakerjaan saat ini dinilai masih lebar berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 yang dilansir dari Detikcom. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru berada di angka 56,63%, jauh tertinggal dari laki-laki yang mencapai 84,40%. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa 61% perempuan bekerja di sektor informal dengan jaminan sosial yang minim. Selain itu, rata-rata upah buruh perempuan hanya sebesar Rp2,80 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan upah laki-laki yang menyentuh Rp3,55 juta.

"Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. Pendataan yang lebih tajam diyakini mampu membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program yang sedang berjalan. BPS sendiri menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjangkau pelaku UMKM perempuan.

"Data adalah kunci. Dengan data yang rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat," pungkas Lestari. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS ini dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026. Agenda nasional tersebut bertujuan untuk mengumpulkan sekaligus menyajikan data dasar mengenai seluruh aktivitas usaha yang beroperasi di Indonesia.