Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Pengawasan Anggaran Daerah Terus Berlanjut

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran terus berjalan, disampaikan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen, lebih rendah dibanding periode sama tahun 2025 yang sebesar Rp691,8 triliun atau 51,93 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau 42,5 persen, lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp576,4 triliun atau 41,7 persen, dilansir dari Detikcom.

Tito menjelaskan pemerintah telah memberikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026.

"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," ujar Tito. Menurutnya, anggaran tambahan ini difokuskan membantu daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Tito menegaskan Kemendagri masih mengevaluasi daerah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. "Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping yang daerah-daerah yang PAD yang rendah itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana," sambung Tito.

Selain itu, Mendagri mengingatkan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing dengan koordinasi rutin dari Kemendagri. Dia juga menyoroti program pemerintah pusat yang membantu sektor pelayanan dasar di daerah, seperti revitalisasi sekolah, pembangunan fasilitas puskesmas, dan penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). "Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu.

Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," kata Tito.

Forum tersebut turut dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.