Mendagri Tito Karnavian Perintahkan Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta pada Senin (13/7/2026). Langkah strategis tersebut diinstruksikan guna menjaga laju inflasi nasional agar tidak melampaui batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dilansir dari Detikcom, inflasi secara bulanan pada Juni 2026 terhadap Mei 2026 berada di angka 0,44 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan untuk Juni 2026 terhadap Juni 2025 dilaporkan telah mencapai 3,34 persen.

Mendagri menjelaskan bahwa pergerakan angka inflasi nasional terkini masih berada di dalam batas aman yang ditetapkan. Meski demikian, seluruh jajaran pemerintah daerah tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan secara konsisten.

"Kita tentu perlu banyak berusaha agar jangan sampai menyentuh angka 3,5 persen. Karena memberatkan masyarakat terutama desil 1 sampai desil 4 itu akan terasa," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Komoditas utama yang mendorong inflasi bulanan di antaranya berasal dari sektor transportasi, seperti kenaikan harga bensin serta tarif angkutan udara. Kelompok makanan dan minuman seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan beras turut memberikan andil terhadap inflasi.

"Dalam skala yang lebih kecil adalah beras. Belum gawat, belum pada posisi yang serius, tapi perlu kita waspadai," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri memantau fluktuasi harga di tingkat daerah melalui Indeks Perkembangan Harga. Data menunjukkan bahwa lonjakan IPH tertinggi di tingkat provinsi dialami oleh Papua Tengah sebesar 1,91 persen, sedangkan Kabupaten Deiyai mencatat kenaikan tertinggi di tingkat kabupaten/kota dengan angka 8,89 persen.

"Tolong nanti rekan-rekan kepala daerah atau yang mewakili disampaikan ke kepala daerah untuk lakukan langkah-langkah [pengendalian], terutama yang tinggi-tinggi [angka IPH]," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Rapat koordinasi yang digelar secara hibrida tersebut juga membahas kemajuan Sensus Ekonomi serta rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Versi 3 Tahun 2026. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, dan Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis.