Mendagri Dorong Optimalisasi Program Perumahan Rakyat untuk Pacu Ekonomi

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mendorong optimalisasi program perumahan rakyat guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026). Langkah ini dilansir dari Detikcom bertujuan menggerakkan berbagai sektor usaha dan mengatasi kemiskinan.

Sektor perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan dinilai akan bergerak positif melalui program ini. Selain itu, penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

"Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian layak masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Atas dasar itu, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama di kawasan Indonesia Timur. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membuat pemda harus mempermudah perizinan melalui Mal Pelayanan Publik serta membebaskan beberapa retribusi bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat," jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Hingga saat ini, masih banyak daerah di Tanah Papua yang belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dampaknya, akses masyarakat terhadap rumah layak belum merata, ditambah dengan jumlah Mal Pelayanan Publik yang masih sangat terbatas di wilayah tersebut.

Tito Karnavian menyarankan agar pemda di Papua meniru pengelolaan layanan publik terpadu yang telah sukses diterapkan oleh Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

"Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal)," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Acara di Kota Jayapura tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty.