Maman Imanul Haq Soroti Kebocoran Anggaran dan Tumpang Tindih Program

Anggota Badan Pengkajian MPR RI K.H. Maman Imanul Haq mengkritisi maraknya tumpang tindih program kerja dan tingginya tingkat kebocoran anggaran publik di Indonesia, dilansir dari Detikcom. Sorotan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI di kawasan Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Maman menilai pemerintah daerah saat ini menghadapi dilema besar akibat dominasi program pemerintah pusat. Menurutnya, program-program dari pusat kerap kali tidak sesuai dengan realitas ataupun kapasitas di tingkat lokal.

"Hari ini pemerintahan daerah memang agak kesulitan karena banyak sekali programnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada daerah yang mencoba kreatif mengakomodasi program pusat tersebut, tetapi problemnya kapasitas daerah tidak sesuai. Tantangan menjadi kepala daerah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika dana desa dan anggaran lainnya masih longgar," ujar Maman dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Penempatan program tertentu dinilai terkesan dipaksakan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemahaman masyarakat lokal. Maman mencontohkan pembangunan koperasi desa di daerah pemilihannya yang memicu persoalan karena pendekatan yang otoriter.

"Contohnya di tempat saya di Jatiwangi, koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter atau 'militeristik' seperti ini sekarang nyata terjadi di depan kita," ucap Maman.

Pelemahan nilai tukar rupiah juga disorot karena berdampak langsung terhadap penurunan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kemampuan fiskal negara untuk membayar layanan Masyair tercatat berada di bawah kemampuan negara tetangga.

"Kemampuan kita membayar layanan Masyair itu berada di level bawah, di bawah Myanmar dan Filipina. Jadi kalau ada keluhan jemaah haji kita menderita, ya karena bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan yang bersifat populis, bukan pelayanan terbaik," jelas Maman.

Masalah validasi data dan birokrasi perbankan dituding menjadi penyebab utama terjadinya kebocoran anggaran yang masif pada sektor bantuan sosial serta subsidi energi. Maman membeberkan adanya penahanan dana bansos oleh perbankan yang memberikan keuntungan sepihak.

"In di Komisi VIII, kita melihat tingkat kebocoran bansos itu mencapai 45 persen atau sekitar Rp 17 triliun. Ditambah lagi subsidi energi yang berkisar Rp100 triliun hingga Rp140 triliun. Ini akibat masalah validasi data dan permainan anggaran. Contohnya, salah satu bank Himbara ketika menyalurkan bansos menahan dananya dulu hingga 15 hari di beberapa daerah. Bayangkan berapa bunga yang mereka nikmati dari perputaran uang tersebut," ungkap Maman.

Guna menekan celah korupsi anggaran tersebut, Maman mendukung usulan para ekonom untuk menerapkan digitalisasi terintegrasi seperti sistem poin digital atau QRIS. Selain itu, ia juga mengingatkan pimpinan daerah untuk menghentikan kebiasaan mengedepankan identitas kelompok politik dalam pembangunan.

"Saya ingat waktu rezim Golkar berkuasa dulu, lalu tiba-tiba PDI Perjuangan menang di Majalengka. Hal pertama yang dilakukan pemerintah daerah saat itu adalah mengecat ulang semua alat berat dengan warna merah. Padahal di seluruh dunia, standarnya alat berat itu warna kuning. Orang Indonesia itu segitunya, ketika berkuasa, warna kelompoknya yang harus dominan di mana-mana," tutur Maman.

Pola pikir politik sektoral tersebut ditegaskan harus segera ditinggalkan oleh para pimpinan bangsa demi menjaga muruah konstitusi negara. Menurutnya, bernegara harus didasarkan pada penegakan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat secara merata.

"Bagaimana caranya agar kita semua tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu? Sebab bernegara itu adalah berkonstitusi. Dan konstitusi kita sebenarnya hanya mengandalkan dua hal utama: penegakan HAM dan kesejahteraan rakyat secara merata," pungkas Maman.

Forum FGD tersebut juga dihadiri oleh Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Ir. H. Tifatul Sembiring bersama sejumlah anggota lintas fraksi serta narasumber ahli. Diskusi ini merumuskan rekomendasi kunci terkait sinkronisasi APBN-APBD, pendalaman pasar keuangan domestik, dan penguatan koordinasi kebijakan moneter-fiskal untuk meredam dampak depresiasi rupiah.