Malaysia Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi Demi Ambang Negara Maju

Pemerintah Malaysia mencatat pendapatan nasional negara tersebut kini hanya terpaut 7,1 persen dari syarat ambang batas negara berpendapatan tinggi menurut standar Bank Dunia. Kepastian pencapaian tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir pada Rabu (29/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Peningkatan pendapatan nasional tersebut didorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada kuartal II 2026. Kondisi perekonomian domestik juga didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga di level 1,9 persen serta angka pengangguran yang berada di posisi 3 persen.

Berdasarkan catatan pemerintah, Gross National Income (GNI) per kapita Malaysia pada 2025 berada pada level RM 57.200 atau US$ 13.351. Angka ini masih perlu mengejar ambang batas negara maju dari Bank Dunia sebesar US$ 14.375. Pemerintah Malaysia menargetkan laju pertumbuhan ekonomi tahunan 2026 di kisaran 4 hingga 5 persen yang ditopang sektor konsumsi, investasi swasta, dan industri teknologi seperti pusat data serta semikonduktor.

Di sisi lain, laporan Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026 mencatat adanya fenomena ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch), di mana 35,6 persen tenaga kerja berpendidikan tinggi bekerja tidak sesuai tingkat keahliannya. Guna mengatasi hambatan ini, pemerintah menyiapkan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-13 (13MP) melalui perbaikan kurikulum, program Akademi di Industri (AII), dan pelatihan vokasi (TVET) berbasis kecerdasan buatan hingga ekonomi digital.

"Angka-angka ini menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia," kata Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir.

Menteri Ekonomi menambahkan bahwa pembenahan kualitas pendidikan harus selaras dengan sektor pekerjaan produktif.

"Ketika 35,6% pekerja berpendidikan tinggi tetap berada di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," kata Akmal Nasrullah Mohd Nasir.

Selain masalah lapangan kerja, perbaikan juga terlihat dari defisit fiskal federal yang menyempit dari 5,5 persen pada 2022 menjadi 3,7 persen dari PDB pada 2025. Pemerintah Malaysia berkomitmen memangkas defisit hingga di bawah 3 persen pada 2030 lewat penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan meminimalkan kebocoran anggaran.

"Kami telah mengurangi defisit dari 5,5% menjadi 3,7% dan menargetkan 3% atau lebih rendah pada tahun 2030. Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat; ini tentang memastikan bahwa setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur," kata Akmal Nasrullah Mohd Nasir.