Majelis Nasional Vietnam Perketat Pengawasan Risiko Perbankan dan Kripto

Majelis Nasional Vietnam menggelar sidang pleno pada Minggu, 9 Agustus 2026, guna membahas rancangan undang-undang yang memperketat pengawasan risiko bank komersial dalam pengelolaan jaminan obligasi korporasi serta memperkuat kapasitas teknologi guna mencegah pencucian uang berbasis aset kripto.

Pembahasan aturan tersebut mencakup revisi Undang-Undang Bank Negara Vietnam, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, serta Undang-Undang Lembaga Kredit. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya beban penyaluran modal yang masih bertumpu pada perbankan.

Sistem perbankan komersial Vietnam saat ini mencatatkan pinjaman beredar lebih dari 20 juta miliar VND atau setara 145 persen dari PDB. Sementara itu, kapitalisasi pasar obligasi korporasi baru mencapai sekitar 12 persen dari PDB, masih jauh di bawah target nasional sebesar 25 hingga 30 persen.

Dukungan atas perluasan peran bank komersial sebagai agen pengelola agunan obligasi disampaikan oleh perwakilan legislatif Kota Ho Chi Minh untuk memperkuat pasar modal.

"Kami mendukung penambahan fungsi bank komersial sebagai agen pengelola agunan untuk memperbesar peran pasar modal dan mengurangi beban sistem perbankan," ujar Tran Hoang Ngan, delegasi Kota Ho Chi Minh.

Namun, penambahan wewenang tersebut juga dinilai berpotensi memicu timbulnya risiko hukum baru serta konflik kepentingan dalam operasional perbankan.

"Peran baru ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan konflik kepentingan sehingga penting menetapkan prinsip pemisahan aktivitas dan batas tanggung jawab minimum," kata Duong Khac Mai, delegasi Lam Dong.

Mengenai bahaya kejahatan finansial digital, anggota dewan mengapresiasi penambahan indikator transaksi mencurigakan terkait aset kripto yang mencakup analisis off-chain, on-chain, serta penyedia layanan terkait.

"Kami mengapresiasi pemuatan 15 indikator transaksi mencurigakan terkait aset kripto dalam rancangan undang-undang, termasuk analisis transaksi off-chain dan on-chain serta aktivitas penyedia layanan aset kripto," ujar Trinh Thi Tu Anh, delegasi Lam Dong.

Ia juga mendorong penguatan teknologi pengawasan bersama berbasis RegTech dan SupTech agar bank mampu melacak aliran data blockchain secara menyeluruh.

"Gubernur Bank Negara Vietnam harus diberi wewenang menambah indikator baru secara fleksibel mengingat perkembangan pesat ekosistem Web3, DeFi, dan kecerdasan buatan," tambahnya.

Pemerintah menyambut baik seluruh masukan dari para legislator dan berkomitmen menyelaraskan aturan baru ini dengan kerangka hukum yang berlaku.

"Pihak perbankan menerima seluruh usulan untuk menyempurnakan rancangan undang-undang. Ketentuan pengelolaan agunan obligasi akan diselaraskan dengan Undang-Undang Sekuritas untuk menjamin konsistensi regulasi," kata Pham Duc An, Gubernur Bank Negara Vietnam.