Luhut Proyeksikan GovTech Perluas Basis Pajak Melalui Jutaan UMKM

Implementasi Government Technology atau GovTech dinilai berpotensi memperluas basis perpajakan formal dengan menjaring jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Target penjaringan tersebut menyasar sekitar 64 juta pelaku UMKM yang saat ini diprediksi beroperasi di tanah air.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026). Dilansir dari Detik Finance, sistem terintegrasi ini diyakini mempermudah proses identifikasi pelaku usaha yang selama ini belum terdata dalam sistem perpajakan nasional.

"Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Peningkatan rasio pajak atau tax ratio Indonesia diharapkan terdongkrak melalui kebijakan perluasan basis data ini. Pemerintah menargetkan angka tax ratio dapat merangkak naik ke level 12 persen hingga 13 persen dari posisi saat ini yang masih tertahan di kisaran 9 persen.

Rencana optimalisasi pendapatan negara ini juga telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika penerimaan negara melonjak signifikan, pemerintah membuka peluang untuk memangkas tarif pajak masyarakat di masa depan.

"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9%an sekarang mungkin ke 12% atau 13%. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Selain fokus pada sektor penerimaan negara, keandalan data yang dihimpun melalui GovTech diproyeksikan mampu menstimulasi kemunculan pelaku usaha baru. Langkah ini diharapkan berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja secara massal.

"Juga ada peluang lagi untuk menciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM-UMKM baru bisa akan dibentuk," tutur Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Hingga saat ini, sistem GovTech diklaim telah berhasil menghubungkan sekitar 80 persen basis data milik pemerintah. Penyelarasan data dari delapan kementerian dan lembaga secara serentak dalam satu sistem tunggal ini tercatat sudah mulai berjalan sejak 1 Juni lalu.