Luhut Minta Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahap

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi agar berjalan lebih efektif dan efisien, dalam pertemuan di kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu (24/6/2026).

Langkah peninjauan ulang ini diambil setelah Luhut menerima kedatangan dua Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Agustina Arumsari dan Trenggono, dilansir dari Detik Finance. Dalam pertemuan tersebut, pihak DEN memaparkan hasil survei serta berbagai masukan terkait keberlangsungan program prioritas bentukan Presiden Prabowo Subianto yang sudah berjalan selama setahun terakhir.

"Kalau MBG, MBG itu kita evaluasi. Kemarin Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi, dan kita memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kita, dan saya pikir akan lebih baik," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Penekanan khusus diberikan terhadap aspek efisiensi anggaran dan operasional dalam eksekusi di lapangan. Luhut menilai penerapan kebijakan ini tidak perlu dipaksakan untuk menyasar seluruh target secara serentak di awal pelaksanaan.

"Ya sebenarnya efisiensi lagi. Jadi, meng-identify masalah juga, kenapa harus semua sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap," sebut Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kendati memberikan catatan kritis, koordinasi intensif ini membuahkan optimisme baru terkait kesiapan instansi pelaksana. Aparatur pemerintah diklaim telah memiliki peta mitigasi hambatan yang jauh lebih matang dibanding awal peluncuran program.

"Tapi sekarang kan sudah hampir satu tahun lebih ya. Dan saya kira sudah lebih paham," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pengawasan ketat berbasis akurasi data mutlak diperlukan mengingat besarnya skala program nasional tersebut. Luhut menegaskan kembali komitmen transparansi yang harus dipegang oleh jajaran pejabat struktur BGN demi menjaga akuntabilitas publik.

"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," jelas Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.