KSP Dukung Kemenimipas Manfaatkan Lahan Idle untuk Ketahanan Pangan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mendukung program optimalisasi lahan tidur di lingkungan pemasyarakatan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di Jakarta Selatan pada Selasa (23/6/2026).

Langkah nyata Kemenimipas ini dinilai selaras dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti dilansir dari Detikcom. Dukung memberikan apresiasi tersebut setelah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi aset negara tersebut.

"Hari ini saya hadir di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyaksikan jalannya Focus Group Discussion tentang bagaimana pembinaan masyarakat binaan. Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Menteri, bahwa lahan-lahan yang ada di sekitar lapas betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan program ketahanan pangan," terang Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Mantan KSAD tersebut mengaku terkesan dengan terobosan Kemenimipas yang dinilai produktif. Pembinaan warga binaan kini diarahkan untuk memberi dampak langsung bagi masyarakat luas lewat pengelolaan aset yang ada.

"Di luar dugaan, banyak hal yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tidak serta merta hanya pembinaan secara kemanusiaan terhadap masyarakat binaan agar nantinya ada perubahan setelah kembali ke masyarakat, tetapi waktu yang ada dimanfaatkan dengan lahan-lahan idle ini menjadi sesuatu yang produktif dan berdampak kepada masyarakat," jelas Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Pengembangan kawasan produktif ini diharapkan bisa menular ke instansi pemerintah lainnya. Pemanfaatan lahan tidur dianggap strategis untuk menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.

"Saya harap kementerian-kementerian lain yang mempunyai lahan tidur, termasuk TNI dan Polri yang sudah berjalan, bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat," kata Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Situasi makroekonomi yang penuh tekanan menuntut sinergi lintas sektor. Seluruh lembaga negara diimbau berkolaborasi menyukseskan swasembada pangan.

"Kita lihat situasi global kini bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka semua kementerian, mari kita berlomba, mari kita membangun dan mendukung program prioritas sehingga tercapainya ketahanan pangan di seluruh pelosok negeri ini bisa terjaga dan tercipta," ujar Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Kendati demikian, Dudung mencatat adanya hambatan administratif menyangkut legalitas dan status tanah negara yang digunakan. Masalah perizinan hingga perpajakan berpotensi menghambat keberlanjutan program di lapangan.

"Salah satu hal yang menonjol tadi adalah banyak hambatan masalah lahan. Karena lahannya milik negara, kemudian harus izin, ada persoalan pajak dan status tanah. Nah ini nanti akan saya koordinasikan dan saya komunikasikan, karena lahan itu dimanfaatkan juga untuk kepentingan masyarakat, bukan perseorangan, bukan kelompok maupun organisasi," ucap Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Pemerintah dinilai perlu menerapkan fleksibilitas regulasi agar eksekusi program tidak tersendat birokrasi yang panjang.

"Ini yang menurut saya harus fleksibel, sehingga tidak ada hambatan dalam proses mendukung keberlanjutan ketahanan pangan," tambah Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Program berbasis pembinaan warga binaan ini diproyeksikan menjadi percontohan nasional untuk instansi lain.

"Saya ucapkan selamat kepada Kemenimipas. Mudah-mudahan ini akan menjadi pilot project bagi seluruh kementerian lainnya, termasuk satuan-satuan yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ketahanan pangan itu sendiri," pungkas Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.