KPPU Catat Lonjakan Sanksi Administratif Rp766,5 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatatkan peningkatan nilai sanksi administratif yang signifikan mencapai Rp766,5 miliar pada Semester I 2026 seiring berakhirnya masa jabatan kepemimpinan periode ini.

Dilansir dari Detikcom, masa kepemimpinan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Wakil Ketua Aru Armando resmi selesai setelah menjabat selama sekitar dua setengah tahun. Berbagai capaian dalam penegakan hukum, pengawasan merger, hingga perlindungan UMKM berhasil dibukukan sepanjang periode tersebut.

"Selama dua setengah tahun terakhir kami berupaya membangun KPPU yang semakin kuat, adaptif, dan relevan terhadap dinamika perekonomian. Penegakan hukum tetap menjadi mandat utama, tetapi kami juga memperkuat fungsi pencegahan, advokasi kebijakan, pengawasan merger, perlindungan UMKM, dan reformasi kelembagaan," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2026).

Lembaga tersebut berhasil merampungkan 27 perkara persaingan usaha sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2026. Nilai denda administratif melonjak tajam dari Rp698,5 miliar pada 2025 menjadi Rp766,5 miliar pada Semester I 2026, dengan mayoritas berasal dari kasus perusahaan fintech peer-to-peer lending sebesar Rp755 miliar.

Selain penegakan hukum, otoritas pengawas ini juga memproses 348 notifikasi merger dan akuisisi dengan total nilai transaksi terpantau melampaui Rp2.095 triliun selama kurun waktu 2024 dan 2025. Di sisi lain, indeks persaingan usaha nasional dilaporkan merangkak naik dari posisi 4,95 ke level 5,01.

"Fondasi yang telah dibangun ini diharapkan menjadi bekal bagi KPPU untuk terus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutur Fanshurullah.

Estafet kepemimpinan institusi pengawas kemitraan dan persaingan dagang ini selanjutnya resmi diteruskan oleh Gopprera Panggabean sebagai Ketua bersama Hilman Pujana selaku Wakil Ketua KPPU yang baru.