KPK Lakukan 17 Operasi Tangkap Tangan Hingga Juli 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar 17 kali operasi tangkap tangan (OTT) hingga Juli 2026. Penindakan pada Ditjen Bea Cukai dan kasus suap eks Dirjen Imigrasi Silmy Karim menjadi perkara paling menonjol, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Selasa (21/7/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa penindakan di lingkungan Bea Cukai menyita barang bukti yang sangat signifikan saat penangkapan awal.

"Yang menonjol, mungkin ya, itu mungkin bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami yang agak mungkin begitu asset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu Bea Cukai. Itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangan-pengembangannya," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung KPK, Jakarta.

Taufik menambahkan bahwa sektor pelayanan masyarakat seperti Imigrasi menjadi sorotan utama karena dampaknya terhadap citra Indonesia di tingkat global.

"Kemudian yang kedua, Imigrasi. Itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol," lanjut Achmad Taufik Husein.

Pengungkapan kasus korupsi disebutnya bermula dari tindakan OTT yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh penyidik.

"Biasanya peristiwa OTT itu kan hanya pintu masuk gitu ya. Dan beberapa kegiatan tertangkap tangan yang kita lakukan saat ini proses penyidikannya cukup bagus pengembangannya gitu," tutur Achmad Taufik Husein.

Rangkaian OTT sepanjang 2026 diawali penangkapan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu pada 9-10 Januari dengan penetapan lima tersangka. Selanjutnya, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi ditangkap pada 19 Januari terkait dugaan fee proyek dan dana CSR, disusul Bupati Pati nonaktif Sudewo pada 20 Januari.

Pada 4 Februari, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono sebagai tersangka restitusi pajak. Sehari setelahnya, OTT menyasar pejabat Ditjen Bea Cukai yang menjerat total tujuh orang tersangka.

Penindakan berlanjut pada 20 Februari terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan terkait sengketa lahan. Bulan Maret diwarnai OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (3 Maret), Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari (11 Maret), serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono atas kasus pemerasan.

Pada April hingga Juni, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (10 April) serta melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang menjerat Wamen Imipas Silmy Karim. Selain itu, Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Juni, disusul penangkapan sejumlah ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengondisian predikat WTP.

Deretan OTT ditutup dengan penangkapan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby (29-30 Juni), Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini atas dugaan suap proyek.