KPK Lacak Keberadaan Silmy Karim di Sekitar Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di wilayah Jakarta dan sekitarnya guna mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu (3/6) malam.

Langkah pencarian penegak hukum ini menjadi babak baru pasca-operasi tangkap tangan yang menjaring belasan orang di beberapa wilayah Indonesia. Penyidik kini mengimbau pejabat kementerian tersebut untuk bersikap kooperatif.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6) malam.

Selain melacak keberadaan sang wakil menteri, institusi antirasuah tersebut telah mengamankan total 17 orang dalam operasi senyap yang berlangsung sepanjang 2-3 Juni 2026. Penangkapan tersebut melibatkan delapan orang unsur penyelenggara negara dan PNS, serta sembilan orang dari pihak swasta.

Sebaran lokasi penangkapan para pihak tersebut mencakup beberapa daerah di luar ibu kota, termasuk wilayah penangkapan di area pariwisata dan kantor wilayah kedinasan.

"Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN (penyelenggara negara) diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," ucap Budi.

Dalam operasi berkala tersebut, tim penindakan KPK juga menyita sejumlah aset berharga yang diduga terkait dengan tindak pidana. Berbagai barang bukti yang disita petugas di antaranya adalah 7 unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, sejumlah mata uang asing, hingga logam mulia emas.

Proses hukum lanjutan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan akan ditentukan melalui mekanisme ekspose internal lembaga.

"Malam ini KPK kemudian akan melakukan ekspose (gelar perkara) untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Jadi, kita sama-sama tunggu nanti pihak-pihak

"Siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi.

Di tempat terpisah, Silmy Karim telah memberikan respons singkat saat dimintai konfirmasi mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan para pejabat di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat tersebut. Namun, ia memilih untuk tidak memberikan penjelasan detail mengenai perkara hukum yang sedang berjalan.

"Sebaiknya ke menteri saja," kata Silmy.

Hingga saat ini, pihak KPK masih bersiap melakukan gelar perkara untuk menentukan kepastian status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.