Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Motor Listrik Badan Gizi Nasional

Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) terkait penggelembungan biaya pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dilansir dari Detik Finance pada Senin (22/6/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kementeriannya kecolongan atas lolosnya anggaran pembelian tersebut pada Maret 2026 meski sebelumnya telah diputuskan untuk ditolak.

"Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu atau kecele, dia bilang jangan billing, tetapi itu yang terjadi," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pihak Kementerian Keuangan langsung mengambil langkah tegas dengan menindak jajarannya yang terlibat dalam meloloskan anggaran pengadaan barang tersebut.

"Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak, ya Pak Prima (Dirjen Perbendaharaan). Kita juga nggak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya sudah kita tindak pihak-pihak yang terlibat di Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Evaluasi internal terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem pengawasan anggaran ke depan.

"Jadi mereka canggih juga sih, kita yang kurang canggih, tetapi kita betulin terus," tambah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Di sisi lain, BGN memastikan ribuan unit kendaraan roda dua berbasis listrik yang pengadaannya menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana tersebut akan tetap dioptimalkan demi mencegah mubazirnya anggaran negara.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjamin seluruh fasilitas operasional senilai Rp1,03 triliun yang telanjur dibeli pada tahun anggaran 2025, termasuk aset penunjang lainnya, bakal digunakan sesuai fungsinya.

"Secara keseluruhan bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.