Konflik AS-Iran Memanas Usai Kapal Tanker Diserang di Selat Hormuz
Eskalasi militer di Timur Tengah kembali memuncak usai serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz pada Selasa (21/7) dini hari. Insiden tersebut memaksa para awak kapal menyelamatkan diri dan meninggalkan armada mereka.
Seperti dilansir dari Detikcom, aksi tersebut terjadi berbarengan dengan langkah militer Amerika Serikat yang melancarkan serangan udara ke wilayah Iran selama 10 malam secara berturut-turut. Pertikaian kedua pihak dipicu oleh perebutan kontrol atas jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.
Gempuran bertubi-tubi dari militer AS belum berhasil melonggarkan penguasaan Teheran atas Selat Hormuz. Kondisi ini membuat aktivitas pelayaran di kawasan yang biasanya dilalui seperlima pasokan minyak dan gas bumi global tersebut kini lumpuh total.
Pertempuran yang makin sengit turut menggagalkan kesepakatan sementara yang sempat ditandatangani kedua negara bulan lalu. Infrastruktur vital yang diakses jutaan warga di kedua pihak kini ikut menjadi sasaran tembak.
Menteri Dalam Negeri Iran melakukan kunjungan ke Pakistan guna mendiskusikan peluang mediasi. Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai bentuk kesepakatan baru yang sanggup meredam pertempuran.
Departemen Luar Negeri AS menerbitkan peringatan keamanan terbaru bagi seluruh warga negaranya di berbagai belahan dunia.
"Iran dan kelompok-kelompok yang mendukungnya mungkin akan menyerang kepentingan Amerika Serikat lainnya di luar negeri, termasuk lokasi-lokasi yang terkait dengan AS dan warga Amerika di berbagai belahan dunia," tulis Departemen Luar Negeri AS dalam peringatan terbaru kepada warga Amerika.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa operasi militer mereka menyasar pusat komando, fasilitas maritim, serta sistem pertahanan udara dan peluncuran rudal milik Iran.
"Pasukan Amerika tetap siaga dan siap meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan yang tidak beralasan terhadap awak kapal sipil yang berupaya melintasi selat secara bebas dan terbuka," tulis CENTCOM.
Ketegangan maritim ini sempat mendorong kenaikan harga minyak mentah Brent hingga melampaui 88 dolar AS per barel, sementara harga bensin di AS menyentuh 4 dolar AS per galon.
Meski begitu, harga minyak sedikit mengendur pada Selasa (21/7) seiring munculnya laporan terkait tawaran gencatan senjata dari pihak mediator.
Seorang pejabat senior Iran mengonfirmasi bahwa Teheran telah menerima proposal gencatan senjata selama 10 hari. Rencana ini disiapkan untuk memulihkan kesepakatan tertanggal 17 Juni lalu.
"Ada harapan untuk meredanya ketegangan antara AS dan Iran," tulis analis ING dalam catatan risetnya.
Kendati demikian, analis ING mengingatkan bahwa negosiasi tetap sulit lantaran perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran belum terselesaikan, ditambah ancaman pembalasan dari Presiden AS Donald Trump.
Harga minyak mentah Brent tercatat meluruh 0,9 persen ke level 88,44 dolar AS per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) turun ke posisi 82,50 dolar AS per barel.
Ancaman Blokade Maritim oleh Kelompok Houthi
Di saat bersamaan, risiko pasokan energi kian kompleks akibat ancaman embargo maritim dari kelompok Houthi terhadap Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb.
"Ancaman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh Houthi signifikan karena meningkatkan risiko gangguan terhadap negara eksportir minyak utama lainnya," kata Tim Waterer, kepala analis pasar di KCM Trade.
Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengumumkan bahwa embargo laut terhadap armada Arab Saudi diberlakukan secara langsung.
Langkah penutupan Selat Bab el-Mandeb ditegaskan oleh Wakil kepala kantor media Houthi, Nasruddin Amer. Penutupan akses bagi kapal-kapal Arab Saudi tersebut diklaim sebagai balasan atas tindakan pemblokiran wilayah Yaman selama lebih dari semedekade.
Penutupan jalur ini mengancam rute alternatif Arab Saudi yang sebelumnya mengandalkan pelabuhan Laut Merah untuk mengekspor minyak akibat pembatasan di Selat Hormuz.
Pihak militer Arab Saudi menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap gertakan kelompok bersenjata tersebut.
"Semua ancaman Houthi terhadap kapal yang melintas akan ditangani dengan cepat dan tegas," kata juru bicara militer Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Malki.
Diplomasi di Lebanon dan Isu Hizbullah
Upaya meredakan eskalasi regional juga ditempuh lewat pertemuan diplomatik antara Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (21/7) untuk membahas penarikan militer Israel dari Lebanon selatan.
Pemerintah Lebanon berharap pembicaraan langsung dengan fasilitasi AS dapat memuluskan peralihan kendali wilayah bekas basis Hizbullah kepada tentara nasional.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan komitmen Washington untuk mengawal kesepakatan tersebut hingga tuntas.
"Bagaimana menggantikan Hizbullah? Kalahkan dan gantikan mereka dengan pemerintahan yang cukup kuat untuk menjadi satu-satunya pihak yang memegang senjata di negara ini," kata Rubio setelah bertemu Aoun.
Rubio menyoroti pentingnya dukungan modal asing untuk memulihkan kondisi ekonomi serta sarana publik di Lebanon.
"Ini bukan hanya soal militer. Ini tentang bagaimana kita dapat menarik lebih banyak investasi Amerika Serikat dan internasional ke Lebanon," kata Rubio.
Kelompok Hizbullah menolak mediasi langsung AS-Israel dan memilih menuntut penghentian perang lewat perundingan antara Washington dan Teheran.