Konflik AS dan Iran Memanas di Tengah Hambatan Negosiasi Gencatan Senjata

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali diwarnai ketegangan setelah kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang mengenai akhir konflik. Pertikaian ini bahkan berlanjut pada aksi saling serang di berbagai lini.

Sejumlah sumber dari pejabat AS mengklaim negosiator kedua negara sebenarnya telah mencapai nota kesepahaman (MoU) sementara. Kesepakatan tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari dan kerangka kerja untuk perundingan nuklir, seperti dikutip dari Detikcom.

Meskipun demikian, pengumuman resmi terkait kesepakatan ini dilaporkan masih tertahan. Hal tersebut terjadi karena para negosiator masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden AS Donald Trump.

Pihak otoritas Iran langsung menepis klaim yang beredar dari pihak Washington. Teheran dengan tegas menyatakan bahwa draf nota kesepahaman antara kedua negara belum mencapai tahap finalisasi sama sekali.

Berdasarkan laporan dari media Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Jumat (29/5/2026), sumber-sumber AS menyatakan MoU telah tercapai. Namun, Donald Trump menginginkan waktu tambahan sebelum menetapkan keputusan final.

Media AS, Axios, juga melaporkan hal senada berdasarkan informasi dari sumber internal. Donald Trump belum memberikan restu akhir terhadap draf kesepakatan, meskipun tim negosiasi dari kedua negara telah menyelesaikan mayoritas persyaratan yang diajukan.

Para negosiator AS dilaporkan telah memberikan pengarahan langsung kepada Donald Trump mengenai proposal perdamaian tersebut. Akan tetapi, sang presiden meminta kelonggaran waktu sebelum mengambil sikap resmi.

"Presiden menyampaikan kepada para mediator bahwa dia ingin beberapa hari untuk memikirkannya," kata seorang pejabat AS seperti dikutip oleh Axios.

Di sisi lain, pejabat AS menyebut pihak Iran telah mengonfirmasi kepada mediator bahwa mereka sudah mendapat persetujuan yang diperlukan. Teheran diklaim telah siap menandatangani perjanjian, meskipun klaim ini belum dikonfirmasi secara terbuka oleh Iran.

Kerangka awal kesepakatan tersebut kabarnya berisi komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, poin perjanjian juga mencakup dimulainya pembahasan mengenai penyerahan pasokan uranium yang diperkaya tinggi.

Iran juga disebut bakal membuka kembali Selat Hormuz secara internasional. Langkah ini akan dibarengi dengan pembersihan ranjau laut yang sebelumnya dipasang di jalur perairan strategis tersebut.

Sebagai timbal balik selama periode 60 hari, Washington berjanji akan melonggarkan sanksi ekonomi, termasuk pembatasan ekspor minyak Iran. Pembahasan mengenai pencairan dana Iran yang dibekukan juga akan mulai digulirkan.

MoU tersebut juga mengatur agar militer AS menghentikan blokade laut terhadap wilayah Iran. Bersamaan dengan itu, pemerintahan Donald Trump akan berupaya menghentikan pertempuran yang berkecamuk antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.

Pemerintah Iran bergerak cepat menyanggah pemberitaan media yang bersumber dari pejabat Barat. Kantor berita Tasnim, yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, menyatakan informasi mengenai finalisasi kesepakatan tersebut sama sekali tidak valid.

Sumber yang dekat dengan tim negosiasi Teheran menyatakan laporan media Barat tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Sumber tersebut menegaskan bahwa proses penyusunan draf belum selesai.

Pihak Iran juga menyatakan belum memberikan notifikasi apapun kepada Pakistan. Negara tersebut bertindak sebagai mediator dalam jalannya perundingan tidak langsung antara pihak AS dan Iran.

"Jika draf akhir tersebut benar-benar telah difinalisasi, Iran akan mengumumkan hal tersebut kepada mediator Pakistan dan publik. Hingga saat itu, klaim apa pun dari sumber-sumber Barat bahwa masalah ini telah mencapai finalisasi, tidak dapat dipercaya," tegas sumber yang dikutip Tasnim dalam laporannya.

Sanksi Penerbangan dan Penutupan Akses Maskapai

Upaya resolusi konflik tampaknya kian menjauh setelah AS menerapkan pembatasan baru. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan penutupan akses pendaratan bagi maskapai asal Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan ekonomi.

Bessent, dilansir AFP dan New York Post pada Jumat (29/5/2026), memastikan langkah ini tidak akan mengganggu perjalanan keagamaan. Warga Iran yang hendak beribadah Haji atau Umrah ke Makkah dan Madinah tetap diizinkan terbang menggunakan maskapai Teheran.

Melalui pernyataan di media sosial X pada Kamis (28/5), Bessent mengumumkan penghentian total akses maskapai Iran. Larangan ini meliputi hak pendaratan, pengisian bahan bakar, hingga aktivitas penjualan tiket penerbangan.

Langkah tegas ini diambil Departemen Keuangan AS untuk melanjutkan tekanan ekonomi terhadap rezim Teheran. Tujuan utama dari sanksi ini adalah memaksa Iran agar segera membuka kembali akses di Selat Hormuz.

Saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Bessent mengonfirmasi adanya dispensasi khusus. Kebijakan ini mengecualikan pembatasan yang bermotif keagamaan dan kemanusiaan.

"Satu hal yang tidak akan kami lakukan adalah membatasi pergerakan karena alasan keagamaan, jadi warga Iran yang ingin melakukan ziarah ke Makkah atau Madinah akan diizinkan," tegas Bessent.

"Kami juga akan mengizinkan alasan kemanusiaan yang sah," imbuhnya.

Kecaman Keras Korps Garda Revolusi Iran

Di sektor keamanan, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) melayangkan kecaman terhadap Israel atas pembunuhan komandan senior Hamas di Jalur Gaza. IRGC memperingatkan bahwa stabilitas di Asia Barat tidak akan terwujud sebelum Israel dilenyapkan.

Melalui laporan Press TV pada Jumat (29/5), IRGC mengutuk kematian Mohammed Odeh dan Ezzeddin al-Haddad (Abu Suhaib). Keduanya merupakan tokoh kunci dalam sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam.

Odeh dilaporkan gugur bersama istri dan ketiga anaknya dalam operasi serangan udara yang dilancarkan militer Israel di wilayah Kota Gaza.

Menurut pernyataan IRGC, kematian para komandan tersebut memperlihatkan watak asli dari rezim Zionis.

Dalam rilis resmi pada Kamis (28/5), IRGC menegaskan ketidakmungkinan adanya perdamaian di kawasan Timur Tengah tanpa hilangnya kekuatan Israel.

"Kawasan tersebut tidak akan mengalami perdamaian sampai rezim jahat dan pembunuh anak-anak ini dilenyapkan dari muka Bumi," sebut IRGC.

Hamas mengonfirmasi bahwa Odeh tewas akibat bombardir udara Israel di Kota Gaza pada Rabu (27/5). Odeh baru bertugas selama beberapa hari untuk menggantikan posisi Al-Haddad yang telah lebih dulu tewas pada 15 Mei.

IRGC juga mengkritik proposal perdamaian Jalur Gaza yang sempat diinisiasi Donald Trump pada awal tahun ini. Rencana tersebut dinilai tidak efektif serta berpotensi memicu bahaya baru.

"Apa yang disebut sebagai rencana perdamaian yang dibicarakan oleh Presiden Amerika, yang jahat dan suka bertaruh itu, tidak ada artinya, dengan adanya pembunuhan, pembantaian, dan teror," sebut IRGC.

Klaim Keunggulan Militer oleh Donald Trump

Di sisi lain, Donald Trump menilai posisi tawar Washington berada di atas angin. Ia mengklaim kehancuran armada militer Teheran menjadi kartu as bagi AS untuk mendikte jalannya kesepakatan.

"Mereka mahir, tetapi pada akhirnya, kita memiliki semua kartu karena kita telah mengalahkan mereka secara militer," kata Trump dalam wawancara dengan program Fox News "My View with Lara Trump", seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (29/5/2026).

Wawancara yang dipandu oleh menantu Trump tersebut dijadwalkan tayang secara luas pada Sabtu waktu setempat.

"Mereka tidak memiliki Angkatan Laut. Setiap kapal — mereka memiliki 159 kapal, semuanya berada di dasar laut — setiap kapal. Kita mengambil gambar-gambarnya. Kita memiliki orang-orang yang turun untuk mengambil gambar ratusan kapal," ucapnya.

"Angkatan Laut mereka benar-benar hancur, 100 persen. Angkatan Udara mereka benar-benar hancur, 100 persen," klaim Trump dalam wawancara tersebut.

Donald Trump turut memberi peringatan keras bahwa AS tidak akan menoleransi kesepakatan yang merugikan negaranya. Jika batas tersebut dilanggar, Washington siap meluncurkan kembali operasi militer yang bersifat ofensif.

"Kesepakatan yang tidak menguntungkan kita adalah batasnya, pada akhirnya," cetusnya.

"Saya membiarkan situasinya berkembang, dan kita akan melihat," kata Trump.