Knesset Tunda Pemungutan Suara Pengakuan Genosida Armenia Akibat Tekanan Azerbaijan

Parlemen Israel atau Knesset menunda pemungutan suara resmi terkait pengakuan Genosida Armenia menjelang resesi dan pemilihan umum pada Oktober mendatang akibat tekanan diplomatik dari Azerbaijan. Penundaan ini terjadi setelah kabinet Israel dengan suara bulat menyetujui pengakuan tersebut pada Juni 2026.

Dilansir dari Haaretz, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara pribadi memblokir pemungutan suara tersebut setelah dihubungi oleh penasihat politik senior Presiden Azerbaijan, Hikmet Hajiyev. Penundaan ini memicu perdebatan luas di kawasan Kaukasus dan Timur Tengah mengenai politisasi isu sejarah.

Kementerian Luar Negeri Turki menilai langkah awal kabinet Israel merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

"It lays bare the predicament in which Netanyahu and his accomplices find themselves, given the arrest warrants issued against them within the scope of the investigation conducted by the International Criminal Court into the crimes committed against the Palestinians." ujar Kementerian Luar Negeri Turki.

Di sisi lain, Azerbaijan secara tegas menentang langkah politik Israel tersebut dengan mengingatkan kerja sama pertahanan dan pasokan minyak yang terjalin erat di antara kedua negara.

"reducing the issue to a political decision devoid of any legal or scholarly basis is unacceptable." kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan.

Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, memilih untuk tidak memberikan respons besar terhadap keputusan kabinet Israel dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan dari intervensi pihak ketiga.

"We see no need to respond karena we believe that refraining from entering into the issue of the weaponization of the Armenian Genocide is in the interests of the Republic of Armenia," kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Sikap diam strategis Yerevan ini dinilai oleh para analis sebagai upaya untuk menjaga proses normalisasi hubungan bilateral dengan Turki yang tengah berjalan.

"believes it is in Armenia’s interest not to become part of a process in which the so-called genocide card is used as a weapon" ujar Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Langkah Pashinyan ini memicu kritik internal karena dianggap kontradiktif dengan sikap antusiasnya saat Amerika Serikat memberikan pengakuan serupa pada masa lalu.

"US Senate Resolution 150 is a victory of justice and truth. On behalf of the Armenian people worldwide, I express our profound appreciation to the Senate for this landmark legislation. This is a tribute to the memory of 1.5 million victims of the first Genocide of the 20th century and a bold step in promotion of the prevention agenda. #NeverAgain." kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Pashinyan sebelumnya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kongres dan komunitas Armenia di Amerika Serikat atas keputusan historis tersebut.

"On behalf of the Armenian people, I want to thank all members of the US Senate [and] … the House of Representatives…. We must address words of appreciation to the Armenians of the United States, to all those organizations and individuals who contributed to this important and historic decision." kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Pernyataan senada juga disampaikannya ketika Presiden AS Joe Biden secara resmi mengakui peristiwa tahun 1915 tersebut sebagai genosida pada April 2021.

"It is an important day for all Armenians. Following the resolutions adopted by the US Congress in 2019, President Biden honored the memory of the victims of the Armenian Genocide. The US has once again demonstrated its unwavering commitment to protecting human rights and universal values….

Today we pay tribute to the 1.5 million martyrs, victims of the Ottoman Empire’s criminal policies during WWI. The ideologies that led to the Armenian Genocide are still alive today, as demonstrated by the atrocities committed against the Armenians of Artsakh during the recent war." kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Perubahan haluan politik Pashinyan tidak hanya terjadi pada isu genosida, melainkan juga terkait status wilayah Nagorno-Karabakh atau Artsakh.

"Artsakh is Armenia. Period." kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Sementara itu, media pemerintah Iran membingkai keputusan kabinet Israel bukan sebagai penegakan keadilan sejarah, melainkan murni manuver geopolitik untuk menekan Ankara.

"The next expected step from Pashinyan will be to confront the construct of the so-called Armenian genocide narrative." kata Kolumnis Daily Sabah.

Hal tragikomis ini juga dinilai menyerupai kritik sastra klasik mengenai hal-hal yang gagal memicu tawa secara tulus.

"I laugh off the things that fail to make me laugh." kata Bertolt Brecht, Sastrawan.

Isu pengakuan genosida ini diprediksi akan tetap tertahan dalam agenda domestik Israel hingga Knesset kembali bersidang setelah pemilu Oktober mendatang.