Kementerian Lingkungan Hidup Targetkan Penurunan Emisi Limbah 40 Juta Ton

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan penurunan emisi sebesar 40 juta ton dari sektor limbah melalui strategi pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Target strategis untuk mewujudkan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia ini disampaikan dalam acara Ministerial Dialogue on Climate Change di JICC, Jakarta, pada Senin (15/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di tingkat hilir sangat bergantung pada proses pemilahan di tingkat hulu agar teknologi pendukung dapat berjalan optimal.

"Yang ingin saya soroti adalah pengelolaan sampah seperti WTE, RDF Plant, berisiko tidak berjalan kalau tidak ada pemilahan yang baik, sehingga apa yang dilakukan di hulu, seperti pemilahan kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya signifikan, termasuk pada capaian NDC kami," ujar Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH.

KLH/BPLH memegang tanggung jawab penuh sebagai instansi pengampu dalam pencapaian target reduksi emisi pada subsektor limbah padat tersebut.

"Untuk sektor limbah, pengampunya di KLH dan ada target untuk menurunkan 40 juta ton dari sektor limbah, hal ini dilakukan dengan berbagai cara dari hulu hingga hilir," jelas Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH.

Langkah konkret di bagian hulu diwujudkan melalui penguatan praktik pengomposan yang memanfaatkan pemilahan sampah rumah tangga, seperti yang telah diuji coba di wilayah Jakarta Utara.

"Pertama, kita lakukan dengan pengomposan dan melakukan pemilahan, di daerah Rorotan ada RDF Plant dan kita mulai memberlakukan program pemilahan di Jakarta Utara, setelah pemilahan bisa dijadikan bubur yang nanti dibawa ke peternak maggot," jelas Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH.

Penerapan sistem manajemen limbah ini juga diperluas ke fasilitas publik seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sekolah Rakyat guna mendukung program prioritas nasional.

"Untuk SPPG dan Sekolah Rakyat, kita mempromosikan composting di sana untuk meningkatkan metode pengomposan," kata Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH.

Sementara itu, penanganan volume sampah yang lebih besar dalam skala 1.000 hingga 2.500 ton per hari akan bertumpu pada kesiapan infrastruktur teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Waste-to-Energy (WTE).

"WTE sudah banyak dibahas dan batch 1 sudah selesai, batch 2 sedang proses lelang di Danantara, ini termasuk Jogja, Bogor Raya dan sebagainya, kalau RDF di Rorotan, mereka sudah mulai operasional lagi untuk 800 ton per hari, saya rasa tinggal ditingkatkan saja," pungkas Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH.

Acara diskusi tingkat menteri ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektor, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Staf Ahli Menteri Perindustrian Andi Rizaldi, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto, serta Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris.