Kenaikan Harga Pertamax Picu Risiko Kelangkaan Kuota BBM Pertalite

Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite tahun 2026 diproyeksikan habis lebih cepat akibat lonjakan migrasi konsumsi pascakenaikan harga Pertamax. Lonjakan perpindahan ini dipicu oleh pelebaran selisih harga yang signifikan antara bahan bakar nonsubsidi dan bersubsidi tersebut, Senin (15/6/2026).

Ekonom sekaligus kepala pusat makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa pasokan bensin RON 90 Pertamina tersebut dialokasikan sebesar 29,27 kiloliter (kl) pada tahun ini, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

“Kemungkinan besar ya kenaikan harga Pertamax ini pasti meningkatkan peralihan konsumsi ke Pertalite. Risikonya adalah bahwa kuota Pertalite—ketika masyarakat berbondong-bondong beralih — akan lebih cepat habis sebelum target [alokasi] itu,” ungkap Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef.

Peningkatan harga BBM RON 92 sebesar 32 persen dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter dinilai sangat memengaruhi daya beli kelompok masyarakat kelas menengah.

"Kondisi ini menciptakan selisih harga [Pertamax] yang makin lebar dengan Pertalite. Akibatnya, intensi masyarakat untuk beralih menjadi sangat besar," ujar Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit untuk menentukan langkah mitigasi terhadap ketersediaan pasokan bahan bakar di lapangan.

“Antara menambah kuota subsidi yang membebani APBN tadi, atau melakukan pembatasan distribusi yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di lapangan,” ujarnya Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef.

Tekanan fiskal terhadap anggaran negara tetap membayangi meskipun ada perkiraan bahwa dampak inflasi dari kebijakan penyesuaian harga nonsubsidi ini akan berjalan minimal.

“Kalau tren penurunan kelas konsumsi harian ini terus berlanjut ke kuartal berikutnya, tekanan terhadap kuota BBM subsidi diproyeksikan datang lebih awal dari estimasi semula,” ungkap Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef.

Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga memprediksi bahwa volume penyaluran JBKP Pertalite bakal melampaui batas kuota 29,26 juta kl yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pascakenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi,” kata Fahmy Radhi, Pakar Energi UGM.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan realisasi serapan Pertalite per 17 Mei 2026 telah menyentuh angka 10,45 juta kl, atau sekitar 35,74 persen dari total pagu tahunan sebesar 29,267 juta kl. Sementara itu, ketahanan stok Pertalite per 18 Mei 2026 tercatat berada di level 16 hari, di bawah standar batas aman minimal pemerintah yaitu 18,2 hari.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini dampak penyesuaian harga per Rabu (10/6/2026) tidak akan mengganggu inflasi secara masif karena komoditas nonsubsidi tersebut mayoritas diserap sektor ritel.

“Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax tidak dipakai angkutan barang,” ujarnya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kendati demikian, otoritas keuangan mengakui potensi pergeseran pasar tetap ada, namun diperkirakan tidak mencakup seluruh pengguna kendaraan kelas atas.

“Pasti ada berapa persen yang pindah [ke Pertalite]. Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dilaporkan belum merampungkan kalkulasi mendalam mengenai besaran persentase perpindahan konsumsi serta efek riilnya terhadap beban dana kompensasi energi.

Di sisi lain, Kementerian ESDM berupaya menjaga agar sisa kuota yang tersedia tetap tersalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“[Hal] yang penting [kebutuhan] masyarakat terpenuhi, tetapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat,” kata Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM.

Otoritas terkait menyatakan bahwa nominal penyesuaian saat ini masih berada di bawah angka keekonomian BBM RON 92 regional yang berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter.

“Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun, ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive,” ujarnya Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM.

Adapun total pagu anggaran kompensasi dan subsidi energi Indonesia pada tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun yang mencakup alokasi untuk BBM, LPG 3 kg, serta listrik.