Kemnaker Evaluasi Program Magang dan Vokasi Nasional Setelah Kendala Teknis

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program magang dan vokasi nasional akibat adanya kendala teknis sistem serta ketidaksamaan kualitas pelaksanaan antarperusahaan, Kamis (25/6/2026).

Langkah perbaikan tata kelola ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari para peserta program pada angkatan pertama, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengonfirmasi adanya tantangan awal tersebut dalam pelaksanaan program berskala nasional yang melibatkan puluhan ribu peserta dan ribuan perusahaan mitra.

"Sebagai program berskala nasional yang melibatkan puluhan ribu peserta dan ribuan perusahaan, tentu terdapat sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan," ujar Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kemnaker.

Cris Kuntadi mengakui ketimpangan kualitas di lapangan menyebabkan sejumlah peserta belum mendapatkan pengalaman kerja secara optimal.

"Terhadap berbagai permasalahan yang muncul, Kemnaker tidak menutup mata. Justru kami menjadikan seluruh temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program pada angkatan berikutnya," tutur Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kemnaker.

Sebagai bagian dari persiapan memasuki tahap kedua, Kemnaker menyusun garis besar poin evaluasi yang meliputi penguatan sistem digital, peningkatan kualitas mitra, serta penguatan pengawasan pembelajaran.

"Kami ingin memastikan setiap peserta memperoleh pembelajaran yang berkualitas dari perusahaan, sehingga akan diterapkan pedoman pelaksanaan, kurikulum pembelajaran, dan indikator capaian kompetensi yang lebih jelas," kata Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kemnaker.

Pemerintah juga berencana menggratiskan fasilitasi sertifikasi kompetensi BNSP bagi para peserta pada gelombang berikutnya.

"Sehingga, kompetensi yang diperoleh selama magang dapat diakui secara formal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja." kata Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kemnaker.

Evaluasi ini sejalan dengan tuntutan dari sejumlah peserta magang nasional yang mendesak perbaikan sistem operasi dan peningkatan pengawasan di lapangan.

Seorang peserta bernama Nuramalina menyoroti gangguan teknis pada platform digital saat pendaftaran dan pelaksanaan, serta melaporkan adanya perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan.

“Ada kasus-kasus yang bahkan sempat viral di media sosial. Memang sebagian sudah ditangani, tetapi pengawasan terhadap perusahaan mitra masih perlu diperkuat agar peserta mendapatkan hak dan pengalaman yang sesuai,” kata Nuramalina, Peserta Magang.

Pemerintah menjadwalkan pembukaan tahap kedua program ini pada semester II tahun 2026 dengan total daya tampung mencapai 420.000 orang.

Kuota tersebut terbagi untuk 150.000 peserta magang, 220.000 peserta pelatihan vokasi lulusan SMA/SMK, dan 50.000 pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Proyeksi pelaksanaan program ini menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp6,26 triliun, yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester kedua pemerintah senilai Rp26,34 triliun.