Kemnaker Evaluasi Program Magang Nasional Usai Terima Masukan Peserta

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengevaluasi pelaksanaan program magang dan vokasi nasional setelah menerima masukan mengenai kendala teknis sistem dan ketimpangan kualitas antarperusahaan mitra pada Kamis (25/6/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, program berskala besar ini mengucurkan anggaran sebesar Rp6,26 triliun untuk semester kedua tahun 2026. Pemerintah menargetkan total 420.000 peserta, yang terdiri dari 150.000 peserta magang, 220.000 peserta pelatihan vokasi lulusan SMA-SMK, serta 50.000 pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan bahwa kendala pada tahap awal disebabkan oleh masifnya jumlah keterlibatan peserta dan korporasi.

"Sebagai program berskala nasional yang melibatkan puluhan ribu peserta dan ribuan perusahaan, tentu terdapat sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Cris Kuntadi menambahkan bahwa ketidakmerataan kualitas pelatihan di lapangan membuat beberapa peserta belum merasakan pengalaman kerja secara maksimal.

"Terhadap berbagai permasalahan yang muncul, Kemnaker tidak menutup mata. Justru kami menjadikan seluruh temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program pada angkatan berikutnya," tutur Cris Kuntadi.

Langkah perbaikan pada tahap kedua akan difokuskan pada penguatan sistem digital, peningkatan mutu mitra pengajar, serta pengetatan pengawasan berkala.

"Kami ingin memastikan setiap peserta memperoleh pembelajaran yang berkualitas dari perusahaan, sehingga akan diterapkan pedoman pelaksanaan, kurikulum pembelajaran, dan indikator capaian kompetensi yang lebih jelas," kata Cris Kuntadi.

Selain perbaikan sistem pengajaran, pihak kementerian bakal memfasilitasi sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara gratis untuk mendongkrak kualitas lulusan.

"Sehingga, kompetensi yang diperoleh selama magang dapat diakui secara formal dan meningkatkan daya sang mereka di pasar kerja."

Sebelumnya, sejumlah peserta magang mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan lapangan akibat adanya operasional yang tidak sesuai aturan. Salah satu peserta, Nuramalina, mengungkapkan bahwa kendala digital sering terjadi sejak proses pendaftaran hingga pelaksanaan program.

“Ada kasus-kasus yang bahkan sempat viral di media sosial. Memang sebagian sudah ditangani, tetapi pengawasan terhadap perusahaan mitra masih perlu diperkuat agar peserta mendapatkan hak dan pengalaman yang sesuai,” katanya kepada Bloomberg Technoz.

Dana stimulus program ketenagakerjaan ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah sepanjang semester kedua tahun ini yang menyerap total anggaran mencapai Rp26,34 triliun.