Kemnaker Akui Kurikulum Pendidikan Belum Selaras dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui adanya kesenjangan antara kurikulum pendidikan yang belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Masalah ini berdampak langsung pada kompetensi para pekerja di Indonesia.

Langkah ini diambil merespons catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Organisasi pengusaha menilai materi pengajaran belum sepenuhnya mengikuti perkembangan dunia usaha, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz pada Kamis (25/6/2026).

"Kami sependapat bahwa salah satu tantangan utama pengembangan SDM Indonesia adalah masih adanya kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang berkembang sangat cepat," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Cris Kuntadi menilai penyelesaian kesenjangan keahlian tidak bisa dilakukan hanya melalui perubahan kurikulum formal. Sektor industri saat ini membutuhkan kompetensi yang bergerak dinamis.

Pemerintah memandang perlunya mekanisme yang memberikan pengalaman kerja nyata serta keterampilan relevan bagi peserta didik. Hal ini krusial agar sejalan dengan tuntutan industri modern.

"Because itu, Kemnaker mengembangkan program pelatihan vokasi dan pemagangan sebagai instrumen pelengkap yang menjembatani kesenjangan tersebut," tutur dia.

Dunia usaha kini dilibatkan secara aktif dalam pembentukan kompetensi kerja. Keterlibatan tersebut mencakup penyusunan kurikulum pelatihan, penyediaan instruktur praktisi, hingga pembelajaran langsung di tempat kerja.

Kemnaker mencatat program vokasi tahap pertama yang meluncur tahun lalu memberikan hasil positif. Mayoritas peserta mengalami peningkatan pada aspek kemampuan nonteknis dan teknis.

Evaluasi program magang menunjukkan sekitar 34% peserta langsung diterima bekerja atau mendapat penawaran kerja. Capaian ini menunjukkan efektivitas program di lapangan.

"Peserta juga menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan, terutama dalam aspek technical skills, problem solving, dan teamwork," kata dia.

"Ke depan, kami juga memperluas keterlibatan dunia usaha agar proses link and match antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri dapat berjalan semakin efektif."

Sebelumnya, Apindo menyoroti sistem pendidikan yang belum fleksibel terhadap dinamika pasar kerja. Jarak kompetensi ini langsung terlihat saat para lulusan mulai memasuki dunia kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyatakan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kemampuan individu pelajar. Isu mendasar berada pada sistem pendidikan yang lambat mengantisipasi gerak industri.

"Saat ini masih terdapat kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri," kata Bob pada Bloomberg Technoz, Selasa kemarin.

Apindo mendesak pemerintah segera mereformasi kurikulum agar lebih adaptif terhadap lompatan teknologi dan digitalisasi. Kurikulum baru harus merespons kebutuhan sektor industri yang terus berubah.

"Banyak materi yang diajarkan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia usaha. Sehingga lulusan membutuhkan pengalaman langsung agar siap bekerja,” tambah Bob.

"Jadi kita mengimbau supaya kurikulum pendidikan di reformasi. Yang disesuaikan perkembangan di dunia usaha."

Pada program tahap pertama, Kemnaker menyediakan 20.000 kuota untuk magang dan lebih dari 10.000 peserta untuk vokasi nasional. Pemerintah bersiap membuka kembali gelombang kedua pada semester II tahun ini.

Target peserta program magang diperluas menjadi 150.000 orang, sementara pelatihan vokasi lulusan SMA-SMK membidik 220.000 orang. Pemerintah juga mengalokasikan kuota 50.000 orang bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Secara keseluruhan, kuota program menyasar 420.000 orang dengan anggaran mencapai Rp6,26 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester kedua dengan total anggaran Rp26,34 triliun.