Kemenperin Dorong Kepatuhan Industri Dukung Sensus Ekonomi 2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau pelaku industri untuk bersikap kooperatif dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menyatakan bahwa masih ada sejumlah perusahaan industri yang menolak berpartisipasi dalam pendataan sensus, yang dinilai sebagai ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kemenperin telah menerima data perusahaan yang menolak dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menginstruksikan pembinaan intensif kepada perusahaan tersebut agar memahami kewajibannya dan memberikan data valid.

"Sensus Ekonomi adalah agenda nasional yang sangat penting untuk memetakan struktur perekonomian Indonesia. Kami mengimbau seluruh pelaku industri nasional untuk bersikap terbuka dan kooperatif pada petugas sensus. Data yang anda berikan adalah fondasi bagi kebijakan industri guna mencapai pertumbuhan industri nasional yang lebih tinggi, berkualitas dan berkelanjutan," ujar Febri.

Selain itu, Kemenperin mencatat banyak perusahaan belum patuh memperbarui data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025.

Febri mengungkapkan ada indikasi penginputan data diserahkan kepada pihak ketiga sehingga berpotensi mengurangi akurasi data. Data akurat sangat diperlukan untuk kebijakan yang tepat sasaran dan mendukung dunia usaha.

"Kami sangat membutuhkan data riil dari pelaku usaha agar bisa memberikan dukungan, perlindungan, serta kebijakan insentif yang benar-benar sesuai kebutuhan industri di lapangan," kata Febri.

Kemenperin berencana menerapkan mekanisme insentif dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan data.

Di Karangasem, Kepala BPS Karangasem I Ketut Mondai The End melaporkan capaian Sensus Ekonomi 2026 mencapai 68,91% dari 196.866 usaha dan keluarga yang didata di delapan kecamatan sejak Juni hingga Agustus 2026.

Petugas menghadapi kendala lokasi yang jauh dan penolakan warga yang kurang memahami sensus, namun tetap berupaya mendapatkan data valid.

"Pertanyaan yang diajukan cukup banyak dan ada yang bersifat pribadi, tapi itu dibutuhkan untuk gambaran kondisi ekonomi menyeluruh di Karangasem," ujar Mondai.

Data sensus akan diolah dan diklarifikasi sebelum dipublikasikan akhir tahun 2026.

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan keberhasilan sensus ekonomi adalah tanggung jawab bersama dan data berkualitas penting untuk pembangunan yang tepat sasaran.

"Sensus ekonomi sangat penting bagi pembangunan Bali dan Karangasem dalam mewujudkan visi Karangasem Agung. Melalui pendataan ini, kita dapat mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat saat ini," kata Gus Par.

Di tingkat nasional, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan data Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang bisnis baru berdasarkan struktur dan jumlah usaha di suatu wilayah.

Contohnya, daerah dengan banyak usaha garmen tapi belum ada usaha penunjang seperti pewarnaan atau benang, membuka peluang usaha baru. Hal serupa berlaku untuk fasilitas penggilingan padi di wilayah penghasil padi.

"Peluang bisnis bisa terbaca dari peta ekonomi hasil sensus ekonomi," kata Amalia.

Data ini juga berfungsi sebagai kompas untuk memahami dinamika struktur ekonomi dan menentukan arah kebijakan yang tepat.

Di Riau, Pemerintah Provinsi berharap sinergi dengan Komisi X DPR RI dan BPS diperkuat untuk mendukung pembangunan berbasis data yang tepat sasaran.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyatakan hasil kunjungan Komisi X dan BPS menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang sesuai kebutuhan daerah.

"Kami berharap dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat terus diperkuat agar program pembangunan selaras dengan kondisi daerah dan manfaatnya nyata bagi masyarakat," ujar Zulkifli.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan masukan dari kunjungan kerja di Riau akan menjadi bahan pembahasan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Data yang dihasilkan BPS penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 harus berjalan lancar dengan dukungan seluruh elemen masyarakat," kata Hetifah.