Kemenkop Bentuk KDKMP Guna Dorong Perputaran Uang di Desa

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan pada Seminar Nasional KDKMP di kawasan TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026), dilansir dari Detikcom.

Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar peredaran uang negara tidak lagi menumpuk di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, melainkan mengalir langsung ke tingkat desa.

"Kita akan bisa mendapati peran andil Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu untuk memutarkan peredaran uang yang semula oleh Bapak Presiden dianggap perputaran uang itu hanya di kota-kota besar bahkan lebih tepatnya lagi lebih banyak di Jakarta. Sekarang peredaran uang itu digelontorkan ke desa-desa," kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Inisiatif ini dirancang agar masyarakat pedesaan memiliki peran aktif dalam roda perekonomian nasional. Melalui wadah koperasi yang terstruktur ini, status warga desa diubah agar menjadi aktor utama dalam kegiatan usaha lokal.

"Kemudian masyarakat desa tidak lagi hanya sekadar sebagai objek ekonomi, bukan lagi sekadar sebagai penerima manfaat, tapi sekarang masyarakat di desa dan kelurahan dijadikan diubah menjadi subjek atau pelaku ekonomi, dibuatkan badan usaha namanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Selain memberikan perubahan status ekonomi, KDKMP juga diproyeksikan membuka jalur permodalan yang lebih inklusif bagi masyarakat setempat. Pendekatan ini dilakukan karena skema pertumbuhan ekonomi konvensional dinilai tidak efektif dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.

"Mereka diberikan akses permodalan yang ini menjadi pertama kalinya oleh Bapak Presiden, logika ini yang oleh Bapak Presiden, karena Bapak Presiden selalu menyampaikan, 'Kita tidak percaya bahwa ada teori yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang hanya menghasilkan berapa ratus orang konglomerat itu akan bisa mengucurkan trickle down effect,' teorinya itu netes ke bawah," katanya Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Melalui kebijakan otoritatif negara ini, seluruh alokasi sumber daya kini diarahkan langsung untuk memajukan perekonomian di tingkat akar rumput demi terciptanya ketahanan ekonomi desa yang berkelanjutan.

"Oleh karena itu, karena Presiden punya kekuasaan, beliau sekarang ingin agar semua sumber daya alokasi, sumber daya otoritatif yang dimiliki oleh negara sekarang dikucurkan di desa-desa," ucap Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.