Kemenkeu Usut Selisih Tarif Depo Kontainer Rp 4,8 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk merampungkan masalah selisih tarif layanan depo kontainer kosong dalam sidang Debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah tegas ini diambil merespons aduan pelaku usaha terkait ketimpangan biaya bongkar muat atau lift-on dan lift-off (Lo/Lo) di dalam dan luar area pelabuhan. Lonjakan biaya tersebut diperkirakan memicu pembengkakan ongkos logistik hingga Rp 4,8 triliun setiap tahunnya.

Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Depelindo), Toto Dirgantoro, menyebutkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat keluhan resmi kepada Kementerian Perhubungan serta Ombudsman. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tindakan konkret dari kedua instansi tersebut.

Perbedaan harga terlihat mencolok karena biaya bongkar muat kontainer penuh di dalam area pelabuhan jauh lebih murah. Sebaliknya, ketika kontainer kosong dikembalikan ke depo luar, para importir justru dibebani tarif yang lebih tinggi.

"Biaya lift-on itu jauh di atas tarif pelabuhan yang berlaku, terkait dengan tarif lift-on pelabuhan full kontainer, sedangkan di depo empty itu jauh di atas itu," ungkap Toto dalam sidang Debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Kurangnya pengawasan serta belum tersedianya regulasi baku mengenai standar tarif dari Kementerian Perhubungan dinilai makin memberatkan beban para pelaku usaha impor.

"Di sinilah yang terjadi yang sehingga tidak terkontrol, tarif juga tidak terkontrol, sehingga sangat merugikan kita. Jika dengan 12 juta box per tahun, seperti tahun lalu kurang lebih, berarti selisih kemahalan itu bisa sekitar Rp 4,8 triliun," jelasnya.

Selain masalah penetapan harga secara sepihak tanpa kesepakatan pengguna jasa, Toto mengindikasikan adanya indikasi pengembalian dana atau refund sebesar Rp 200.000 per kontainer kepada perusahaan pelayaran asing yang membuka fasilitas depo empty.

Atas temuan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya meminta Kemenhub segera menginvestigasi penyeragaman tarif layanan kontainer. Purbaya juga mendesak agar aturan yang membiarkan pelayaran asing mengoperasikan depo empty luar pelabuhan segera dicabut.

"Nanti saya panggil lagi dua minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini, nanti saya undang Menteri-nya juga sekalian di sini biar bisa memutuskan sekalian," ungkap Purbaya dalam sidang Debottlenecking.